Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Mahakmah Konstitusi (MK) harus membuat keputusan yang berisi rincian sidang apa saja yang boleh diikuti mantan Ketua MK Anwar Usman
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai jauh dari norma hukum. Perkara kontroversial itu terkait dengan syarat batas usia capres dan cawapres.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi dinilai semakin memenjarakan rakyat dalam rangka menjaga kekuasan demi kepentingan nafsu oligarki.
Selain itu Anwar juga diminta agar secara sadar untuk mundur dari hakim konstitusi setelah diputus sanksi berat oleh MKMK.
Mantan Ketua MK Anwar Usman kembali dilaporkan ke KPK atas dugaan nepotisme atas putusan batas usia capres dan cawapres.
Secara legal-formal langkah Gibran dianggap sah oleh KPU, kendati banyak pihak yang menilai hal itu telah mengorbankan demokrasi, merusak kepatuhan pada konstitusi
DOSEN Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai persoalan legitimasi menjadi penting untuk menghasilkan pemimpin melalui ajang pemilihan umum (pemilu).
Wandy Tuturoong mengatakan kecurangan pemilu bisa dicegah dengan pengawasan dan transparansi.
dalam pidatonya Megawati menyoroti sejumlah hal. Mulai dari pelanggaran etik para hakim konstitusi terkait putusan No.90/2023 hingga menyebut soal kecurangan dalam Pemilu
Hakim Konstitusi Suhartoyo diyakini mampu mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi (MK)
Salah satu tokoh bangsa, Erry Riyana, meminta agar Anwar Usman segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Salah satu tokoh bangsa Erry Riyana, menyebut ada kemungkinan konflik yang timbul jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dibenahi sejak dini.
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Suhartoyo mengaku tugasnya sebagai ketua MK cukup berat ditambah lagi mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.
Hakim Konstitusi Suhartoyo resmi dilantik sebagai ketua MK yang baru. Namun Anwar Usman tidak hadir saat pembacaan sumpah.
Hakim Suhartoyo hari ini bakal dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena pelanggaran etik.
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
Pakar hukum ketatanegaraan Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan Dewan Etik MK itu tidak ada.
Ketua Umum Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) Hendarsam Marantoko megnaku Dewan Etik MK belum merespon laporan mereka terkait Jimly Asshiddiqie.
Ketum Lisan Melaporkan Jimmy karena keputusan MKMK yang dinilai bersifat politis.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved