Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal meminimalisir warga negara yang memenuhi syarat pemilih tapi tak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal itu dilakukan supaya personel yang pensiun bisa dihitung sebagai pemilih pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Penurunan jumlah pemilih dalam PDPB semester I 2022, disebabkan adanya pemilih baru dan pemilih yang tidak memenuhi syarat selama proses pemutakhiran
Dalam kunjungan kerja (kunker) reses Komisi II DPR RI kali ini ke Riau, legislator mendorong agar pihak penyelenggara dapat segera mensosialisasikan aturan dan tahapan pemilu tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terkait akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Tak hanya itu, KPU bakal sinkronisasi data pengurus parpol yang telah terdaftar dalam Sipol dengan NIK KTP
Menurut Titi, penundaan pemilu akibat ketiadaan anggaran bukan isapan jempol belaka.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menagih komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk lebih terbuka dalam hal informasi, khususnya tahapan Pemilu 2024.
Setelah perbaikan draft PKPU rampung, Idham berencana akan segera lakukan harmonisasi dengan Kemenkumham serta lembaga terkait.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI siap memenuhi permintaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terkait akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Komisi Pemilihan Umum RI kata Idham telah meluncurkan Sistem informasi partai politik yang akan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 itu pada Jumat 24 Juni 2022.
Diketahui, anggaran Pemilu 2024 disepakati sebesar Rp76,6 Triliun, tetapi itu di luar kebutuhan untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dan IKN.
Apabila revisi payung hukum Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua terlambat dari tenggat waktu, KPU akan tetap mengikuti undang-undang yang tengah berlaku.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Imran mengatakan pihaknya hanya bisa membantu mendorong Kemenkeu agar segera mencairkan anggaran tahapan Pemilu 2024
"Ya, kami sampai saat ini sangat yakin, pemerintah mendukung penuh kelancaran pelaksanaan pemilu serentak 2022, kami sangat yakin itu,"
Kebijakan Perppu harus dikeluarkan pemerintah untuk mengisi kekosongan aturan pemilu imbas DOB Papua.
Idham membeberkan, KPU akan laksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam perppu. Menurut Idham, fenomena adanya perppu di kala tahapan Pemilu juga pernah terjadi pada 2020 silam.
Dari anggaran sebesar Rp8,06 triliun, pemerintah baru mengucurkan Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun. Tambahan anggaran diperlukan untuk penyelenggaraan tahapan pemilu.
“RDP nanti terkait dengan rancangan Peraturan KPU (PKPU), pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon partai politik (parpol) peserta Pemilu."
Menurut Komisioner KPU, Idham Holik, pendidikan pemilih itu merupakan hak politik pemilih
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved