Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait Peraturan KPU (PKPU) pendaftaran dan verifikasi Partai Politik (Parpol).
Namun, Komisioner KPU Idham Holik mengaku pihaknya saat ini masih merapikan dan memperbaiki apa yang menjadi catatan usai rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah, Kamis (7/7) silam.
"Pascarapat konsultasi tersebut, kami merapikan, perbaikan apa yang menjadi catatan," ungkap Idham kepada Media Indonesia, Senin (11/7).
Setelah perbaikan draft PKPU rampung, Idham berencana akan segera lakukan harmonisasi dengan Kemenkumham serta lembaga terkait.
"Setelah harmonisasi baru kita lakukan registrasi, registrasi PKPU ke Kemenkumham," ungkapnya.
"Kami akan berupaya secepat mungkin dan serapi mungkin (revisi PKPU). Sehingga PKPU tersebut dapat dipahami," imbuhnya.
Baca juga: Soal Sipol, KPU Janji Segera Penuhi Permintaan Bawaslu
KPU mengaku telah merevisi beberapa poin PKPU pendaftaran parpol setelah mendapatkan masukan dari Komisi II DPR dan pemerintah. Salah satunya, pasal terkait verifikasi faktual agar tidak menimbulkan multitafsir.
Idham menuturkan KPU kini tengah merapikan teks yang salah tulis atau typo dalam draft PKPU.
Sebelumnya, KPU meminta proses legalisasi payung hukum tersebut dapat diprioritaskan oleh Kemenkumham. Komisioner KPU Betty Epsilon memastikan proses revisi PKPU tidak akan berjalan lama. Ia menyakini dalam waktu dekat PKPU pendaftaran dan verifikasi partai politik dapat segera disahkan.
"InsyaAllah, dua tiga hari ini mudah-mudahan selesai proses pengundangannya," paparnya.(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved