Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal meminimalisir warga negara yang memenuhi syarat pemilih tapi tak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Supaya tidak ada pemlih yang tercecer, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, menuturkan pihaknya memasukkan seluruh data pemilih dalam pemutakhiran data.
“Misal pada Pilkada 2020 itu ada warga yang punya hak pilih tetapi belum masuk DPT. Pemilih baru itu akan dimasukkan nanti,” ungkap Hasyim, Rabu (13/7).
Baca juga : Haedar Nashir: Masalah dan Persengketaan Pemilu Dibuka di MK
Kemudian, KPU juga akan memastikan pemilih yang pindah domisili bakal tetap terdata. “Ini kan bisa jadi orang pindah alamat pindah domisili kemudian ada pemilih baru, kemudian data by name by adres valid karena alokasinya kan nama orang ditempatkan di TPS mana,” terangnya.
Yang ketiga, Hasyim menegaskan KPU akan selalu memutakhirkan data pemilih setahun dua kali. Hal dilakukan agar daftar pemilih tidak terlalu berjarak lama dengan pemilu terakhir.
Sementara itu, pemutakhiran data ini, kata hasyim, bakal menjadi salah satu sumber untuk DPT Pemilu 2024.
Baca juga : Demokrasi Terancam Jatuh ke Tirani
Nantinya, data pemutakhiran data semester awal itu akan disinkronisasi dengan Data penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah.
“Sinkronisasi itu pada Oktober 2022. Di UU Pemilu kan sumbernya dua, DPT Pemilu terakhir dan DP4 dari pemerintah,” ujarnya.
“Nah, DPT pemilu terakhir kita ambilkan dari hasil pemutakhiran data berkelanjutan ini,” tambahnya.
Baca juga : KPU Bantah Mematok Hasil Pemilu Sejak Awal
Sebelumnya, KPU RI menyatakan adanya penurunan pemilih dalam hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2022. ??
"Hasil PDPB Semester I Tahun 2022 berupa jumlah pemilih bulan berjalan sebanyak 190.022.169 Pemilih," ujar anggota KPU Betty Epsilon Idroos, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/7).
Betty membeberkan terdapat penurunan jumlah pemilih sebanyak 637.179 pemilih jika dibandingkan dengan jumlah pemilih DPB Semester II Tahun 2021 yang berjumlah 190.659.348.
Hal itu dikarenakan adanya Pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat selama proses pemutakhiran.
"Rekapitulasi PDPB dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional," ucapnya. (Ykb/OL-09)
KPU DKI Jakarta memastikan tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.
KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui adanya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan dalam Pemilu.
Sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia
KPU menegaskan telah melakukan proses pemutakhiran data pemilih dengan maksimal sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024 menanggapi temuan Komnas HAM soal kelompok rentan dan marjinal
KPU akan mengkoreksi data pemilih ganda Pemilu 2024
BADAN Pengawas Pemilihan Umum menolak laporan dugaan data pemilih ganda di New York. Pihak pelapor, Migrant Care sebut alasan penolakan Bawaslu tidak jelas.
V-Dem_Democracy-Report_2024 menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Beberapa indikator disajikan sebagai alasan semisal menyempitnya kebebasan berekspresi.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari membantah pihaknya telah mematok hasil Pemilu 2024 sejak awal. Menurutnya, pemilu digelar secara langsung, sehingga tidak mungkin
Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di sejumlah lokasi anjungan lepas pantai karena pekerja harus mengemban tugas memastikan produksi migas tetap berjalan.
Kemacetan di jalan alternatif Welahan Demak di Desa Bangkung, Kecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah, membuat para sopir truk kehilangan hak suara di pemilu pada 14 Februari 2024.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan terkait Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan lewat pernyataan pers, Rabu (14/2).
Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan tampak menggunakan hak pilihnya di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved