Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Penertiban aset senilai Rp6,5 triliun tersebut termasuk di dalamnya pengembalian tujuh aset kepada Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang sebelumnya dikuasai oleh pihak ketiga
Selain memanggil Haryadi yang merupakan adik mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto, komisi juga mengagendakan pemeriksaan saksi lain yakni seorang pihak swasta Ferialdy Noerlan.
Jangan sampai ada kondisi ketidakpastian hukum karena Undang-Undang tersebut belum dipublikasikan.
Dalam menanggapi berlakunya UU KPK, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya telah menerima informasi pengundangan UU hasil revisi tersebut.
"Tidak ada niat Presiden untuk melemahkan KPK saya tahu persis karena saya mantan ketua KPK,' ujar mantan Ketua KPK itu.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU No 19/2019.
Sejumlah pasal yang menimbulkan kekacauan hukum, seperti ketiadaan pasal peralihan, ketiadaan dewan pengawas, serta izin penindakan kepada dewan pengawas dan lain sebagainya.
Pada 19 Juli lalu, Jokowi memberi waktu tiga bulan kepada Tito untuk mengusut kasus penyerangan tehadap Novel. Artinya, tenggat waktu yang diberikan Jokowi jatuh pada Sabtu (19/10) besok.
Penetapan tersangka Darman Mappangara merupakan pengembangan kasus dugaan suap yang melibatkan sejumlah petinggi BUMN.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan komisi antirasuah telah menerima informasi pengundangan UU hasil revisi tersebut. Namun, KPK belum menerima salinan resminya.
Munculnya sejumlah fakta baru dugaan keterlibatan pihak lain menyebabkan KPK membuka penyelidikan baru dan meningkatkan ke penyidikan.
Revisi UU KPK telah dicatat ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjalankan tugas pascapemberlakuan UU KPK hasil revisi. Agenda pemeriksaan pun dijalankan seperti seperti biasa.
Rumah pribadi Bupati Indramayu Supendi terletak di Jalan Cimanuk Barat Nomor 4 RT 23/06 Desa/Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.
"KPK berjalan seperti biasa. Misalnya ada kasus atau penyelidikan yang sudah matang jika perlu ada OTT (tangkap tangan) kita lakukan," kata Ketua KPK Agus.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyidik kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).
KPK telah menetapkan Wali Kota Medan periode 2014-2015 dan 2016-2021 Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait proyek.
OTT ini berawal dari informasi adanya permintaan uang dari Dzulmi untuk menutupi ekses perjalanan Dinas Wali Kota bersama jajaran Pemerintah Kota Medan ke Jepang.
Tiga tersangka dijerat setelah dilakukan kegiatan tangkap tangan pada Selasa (15/10) di tiga lokasi yakni Samarinda, Bontang dan Jakarta.
Perubahan lain di antaranya kewenangan penghentian perkara (SP3), perubahan status komisioner bukan lagi penyidik serta penuntut, dan status kepegawaian, imbuh Bayu, akan segera berlaku.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved