Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyidik kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Penyidik memanggil sembilan saksi. "Mereka akan diperiksa untuk tersangka LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo), komisaris PT Minarta Dutahutama," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.
Kesembilan saksi berasal dari berbagai unsur. Tiga orang merupakan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka ialah PNS BPK Nasruhan dan Ida Farida serta staf Sekretariat AKN VII BPK Abdul Harris. Komisi Antirasuah juga memanggil PNS Kementerian PU-Pera Juliana Lestari dan Rusdi.
Dari pihak swasta, KPK memanggil Direktur Utama PT Paesa Pasindo Engineering Panal Banjar Nahor, Direktur Utama PT Minarta Dutahutama Purnama Dasadiputra Prasetyo, dan dua Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) yang sudah menjadi terpidana dalam perkara itu, Lili Sundarsih dan Budi Suharto.
Dalam kasus itu, Lenardo ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota BPK Rizal Djalil. Suap itu terjadi saat direktur SPAM mendapat pesan ada permintaan uang terkait pemeriksaan BPK Rp2,3 miliar.
Rizal menginformasikan bakal ada pihak yang mewakilinya bertemu direktur SPAM. Utusan Rizal datang dan menyampaikan ingin ikut dalam proyek di Direktorat SPAM.
Proyek yang diminati ialah SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Permintaan itu disanggupi, proyek SPAM Hongaria dikerjakan PT Minarta Dutahutama.
Sebagai imbalan, Leonardo melalui perantara menyampaikan akan menyerahkan Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk Rizal. Uang S$100 ribu dalam pecahan 1.000 diserahkan kepada Rizal melalui salah kurir di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. (Dhk/Medcom/P-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved