Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan satu saksi berinisial L sudah diperiksa penyidik pada Kamis (1/8/2024).
“(Saksi) L, penyidik mendalami peran yang bersangkutan dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan tersangka HH (Hasbi Hasan),” kata Tessa kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).
Baca juga: KPK Minta Polisi Perkuat Pengamanan di Rumah Barang Sitaan
Baca juga : KPK Periksa Direktur PT Cimendang Sakti Kontraktindo dalam Kasus TPPU Hasbi Hasan
Akan tetapi, Tessa tidak memerinci dan menerangkan secara lengkap saksi berinisial L. Saksi itu diklaim hanya merupakan seorang wiraswasta.
KPK juga tidak memerinci jawaban L kepada penyidik. Semua dilakukan untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan. Informasi mendetail baru dipaparkan kepada publik saat perkara itu disidangkan.
Sebaga informasi, komisi antirasuah kembali mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA setelah Hasbi Hasan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca juga : KPK Panggil Pegawai Ombudsman Terkait TPPU Hasbi Hasan
Baca juga: Kejagung Terapkan Hukuman Maksimal untuk Pelaku Judi Onlne ...
KPK menjelaskan bahwa kasus ini dikembangkan setelah jaksa dan penyidik mendalami fakta persidangan. Lembaga antirasuah mengendus adanya pengalihan uang hasil suap yang sudah berubah menjadi barang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Windy Yunita Bestari Usman atau Windy Idol juga menjadi tersangka dalam dugaan pencucian ini. Keterlibatan penyanyi itu didalami jaksa dalam persidangan. (Can/P-3)
KPK memanggil Imanuel Eras Muda Harahap, Direktur cabang PT Cimendang Sakti Kontraktindo, terkait kasus dugaan TPPU yang melibatkan Sekretaris Jenderal nonaktif MA, Hasbi Hasan.
KPK memanggil pegawai I Ombudsman Tumpal Simanjuntak guna mendalami perkara dugaan tindakan pidana pencucian uang (TPPU) Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
KPK tengah memeriksa pengerjaan proyek di MA yang melibatkan dugaan TPPU oleh Sekretaris nonaktif MA, Hasbi Hasan.
Penyidik KPK memeriksa pihak swasta terkait kasus sengketa tanah yang diduga terkait dengan pencucian uang oleh Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung, Hasbi Hasan.
JPU pada KPK mengajukan banding terkait vonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim ke Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved