Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Heri Tantan ditersangkakan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama mantan Bupati Subang Ojang Suhandi.
KPK menyayangkan pengurangan hukuman yang diberikan kepada koruptor pada saat PK. Setidaknya ada 15 kasus yang mendapatkan diskon hukuman.
Khusus untuk penanganan perkara, akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebab terdapat ketentuan mengenai batasan waktu dalam penanganan perkara.
Ali mengatakan gelar perkara antara KPK dengan kedua lembaga dilakukan dalam waktu berbeda. Bersama Bareskrim pukul 09.00 WIB sedangkan dengan Kejagung pukul 13.30 WIB.
KPK fokus mendalami aliran dana korupsi di PT DI. Lembaga Antikorupsi mengurutkan aliran dana hasil rasuah yang berlangsung selama sepuluh tahun.
Mensos menyatakan, pengawasan dan bimbingan dari KPK diperlukan, sejalan dengan besarnya anggaran yang dipercayakan kepada Kemensos.
Kejanggalan itu terindikasi dari realokasi dana yang besar meski kondisi pandemi di daerah tersebut tidak tinggi.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan masa kampanye Pilkada serentak selama 71 hari mulai 25 September-5 Desember rawan dengan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh parpol, KPU, Bawaslu dan ASN
Sebanyak 199 ASN telah dijatuhi sanksi pelanggaran pilkada serentak. Sejumlah langkah pencegahan pun telah disiapkan pemerintah.
KPK meminta penuntasan kasus dilakukan secara transparan dan profesional.
Pemeriksaan sudah selesai. Rencana putusan pada 15 September
KPK pun meminta agar penuntasan kasus dilakukan secara transparan dan profesional tanpa ada yang ditutupi.
Keterlibatan KPK dalam gelar perkara terkait kasus Jaksa Pinangki disebut sebagai bentuk supervisi. Namun, KPK belum memutuskan untuk mengambil alih kasus tersebut.
Ketua KPK Firli Bahuri mengimbau agar calon kepala daerah khususnya petahana tidak menyalahgunakan fasilitas dan anggaran negara untuk kepentingan pemilihan.
Sidang akan digelar secara tertutup di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Gedung KPK lama), Jakarta, Selasa (8/9) siang. Agenda sidang adalah pemeriksaan Firli sebagai terperiksa.
Penanganan korupsi bagi calon kepala daerah tidak dikendurkan hanya karena Pilkada.
Bagi yang sudah menyerahkan LHKPN namun belum lengkap, KPK memberi waktu 14 hari untuk melengkapi.
Bila ada calon kepala daerah yang terindikasi korupsi, pemanggilan atau pengumumannya dilakukan sebelum penetapan calon atau setelah penghitungan suara pilkada selesai.
"Bagi saya sebagai anggota Komisi III, maka kasus korupsi yang buktinya cukup silakan dilanjutkan," tegas Asrul
"Kedepannya yang bisa menilai adalah hakim. Saya tidak bisa bicara banyak, apapun keputusannya saya pasrahkan sama majelis hakim," kata Saiful.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved