Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AMNESTY Internasional Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat Pulau Rempang-Galang, Batam.
Konflik pertanahan ini dapat diselesaikan berkat sinergi dan kolaborasi dari empat pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum (APH), dan lembaga peradilan.
MANAGER Kampanye Hutan Walhi Indonesia Uli Arta Siagian menuturkan Revisi RTRW Kalimantan Timur merupakan proses hukum yang sarat akan kepentingan oligarki.
Ratusan orang membawa busur dan anak panah berkonvoi di Nabire. Warga sempat panik, namun dengan pengawalan ketat, konvoi berjalan damai.
Sertifikat tanah yang diberikan ke warga adalah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan milik Pemda. Sertifikat tersebut berlaku selama 30 tahun
Dari data yang dihimpun setidaknya ada sebanyak 1160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo
Menurut Rizaldi, pengadilan masih dipenuhi oleh oknum yang memperjualbelikan perkara
Tanah yang disertifikatkan ini sudah dikuasai masyarakat selama hampir 100 tahun.
Menurut Raja Juli, penyerahan sertifikat merupakan cara untuk memastikan kepastian hukum tanah
Momen eksekusi itu dibagikan Wanda Hamidah lewat media sosial Instagram pribadinya. Ia kemudian meminta perlindungan dari Presiden Joko Widodo.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menemui langsung masyarakat di Desa Wonorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (8/10).
Kunjungan ini untuk mencari solusi penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo, Kelurahan Cepu
Salah satu penyebab meningkatnya konflik tanah di Indonesia, karena pemerintah masih mengakui hak-hak barat yang berasal dari Hak Eigendom, Erfpacht, Opstal, Gebruik dan Hak Vruchtgebruik.
RIBUAN hektare lahan milik Pemkab Manggarai Barat (Mabar) di Labuan Bajo, NTT, raib di tangan pihak yang tidak bertangung jawab.
"Saya mendesak Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto segera turun melakukan pengukuran ulang luas lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV ini.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berkomitmen dan meminta dukungan DPR untuk bisa terus menghilangkan praktik mafia tanah.
Berbagai kebijakan dibuat pemerintah untuk meminimalisasi konflik agraria yang sebelumnya acap kali terjadi.
Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam, Presiden Jokowi juga membahas isu perekonomian yang semakin dibayangi ketidakpastian global.
Letter C atau girik, petok, verponding, dan segala dokumen tanah yang lama sudah tidak berlaku sejak Oktober 1987.
Apabila sudah mencapai 100%, secara geospasial, batas dan luas tanah akan tersertifikasi. Program PTSL dapat menciptakan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved