Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Upaya tersebut sebagai terobosan penting yang memberikan harapan bagi penyelesaian konflik agraria.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Yessy Melania memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reforma agraria secara besar-besaran.
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali mengeluarkan terobosan baru dalam upaya memberantas mafia tanah di wilayah hukumnya.
KONFLIK agraria yang terjadi dinilai kerap menimbulkan gejolak sosial dan cenderung menimbulkan hal-hal yang menghambat pembangunan di daerah.
Dia mengklaim, Kementerian ATR mampu menyelesaikan ribuan kasus atau konflik agraria, khususnya terkait mafia tanah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah.
POLDA Sumut ikut terlibat menangani proses hukum terhadap peristiwa bentrokan warga dengan Satpam PT Sumatera Sylva Lestari yang terjadi di daerah Sihornop, Padanglawas pekan lalu.
UNIVERSITAS Sumatera Utara dan Komnas HAM akan mencoba mengurai akar permasalahan konflik agraria yang kerap terjadi di Sumut.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong upaya pemberdayaan agar masyarakat penerima sertifikat redistribusi tanah memiliki akses terhadap kegiatan perekonomian.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden menginstruksikan Polri untuk memperjuang hak masyarakat dan menegakkan hukum dalam penyelesaian konflik agraria.
Jenderal Andika menyatakan mekanisme yang paling fair adalah melalui jalur hukum.
SINERGI yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna menyelesaikan permasalahan tanah yang kerap tejadi
"Kita harap ini segera selesai. Satu pesan Bapak Presiden, kita tidak hanya memenuhi hak atas tanah masyarakat namun juga mengangkat kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan,"
Saat ini, salah satu kasus yang menjadi prioritas adalah sengketa lahan di Dusun Kekep, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, yang diharapkan bisa rampung pada tahun ini.
Sikat terbuka Presiden Jokowi tecermin saat menerima Togu Simorangkir, yang melakukan aksi jalan kaki dari Danau Toba ke Istana Negara dengan membawa isu lingkungan.
Moeldoko mengungkapkan sebanyak 1.191 pengaduan kasus konflik agraria sudah masuk ke Istana. Pemerintah menargetkan 137 kasus selesai tahun ini.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved