Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Antoni berdialog dengan warga yang memenuhi Kantor Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Timur, Sabtu (4/3).
Warga tampak sedang melakukan pendaftaran atas solusi konflik yang diinisiasi MenterI ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
"Atas perintah Pak Menteri Hadi Tjahjanto hari ini saya datang ke Blora, Jawa Tengah. Saya mengecek langsung di lapangan proses penyelesain konflik kepemilikan tanah yang sudah terjadi sejak tahun 1947," ujar Raja lewat keterangan yang diterima.
Menteri ATR/BPN Hadi Thahjanto menginisiasi dialog dengan warga pada Oktober 2022. Dalam pertemuan itu Menteri Hadi menawarkan solusi konflik antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo yang sudah berlangsung lama.
"Saya melihat atusiasme rakyat yang sangat tinggi. Mereka dengan sabar mengantri mengikuti proses administrasi. Hal ini menunjukan solusi yang ditawarkan Menteri Hadi Tjahjanto dan Pemda Blora yaitu pemberian HGB kepada rakyat di atas HPL milik pemda, merupakan jalan keluar dari kebuntuan konflik yang berkepanjangan selama ini," papar Raja.
Baca juga: Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Karawang
Dari data yang dihimpun setidaknya ada sebanyak 1160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo. Raja menjelaskan "Per hari ini sudah sudah 1104 orang yang mendaftar. Diperkirankan 295 bidang tanah sudah disertipikasi pada sore hari ini."
Politisi PSI ini optimistis program tersebut akan selesai sesuai target dan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak "Kekompakan rakyat, Pemda Blora, ATR/BPN dan pemangku kepentingan lainnya seperti Notaris/PPAT, Insyaalah pada tanggal 10 Maret 2023 proses setifkkasi tanah rakyat ini dapat diselesaikan," tandasnya.
Pada 10 Maret, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir langsung dan membagikan sertipikat HGB Rakyat secara langsung kepada masyarakat. "Mohon doa dan dukungan dari semua pihak," pungkas Raja. (OL-8)
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Menkopolhukam geram masih ada punlgi sertifikat peningkatan status HGB jadi SHM yang hanya Rp50 ribu menjadi Rp 10 juta
Salah satu yang harus dipersiapkan oleh bank adalah perubahan flow process untuk metode pengecekan Sertipikat-el,.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Dalam RDPU, BAP DPD RI mendengarkan paparan dan persoalan yang tengah dialami masyarakat.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Kuasa hukum PT Tri Bakti Sarimas (TBS) di Pucuk Rantau, Kuantan Singingi atau Kuansing, Riau, meminta Polda Riau tidak melangkahi proses hukum acara perdata yang sedang berjalan
Sepanjang 2023, konflik agraria di Indonesia telah menyebabkan 241 konflik, yang merampas seluas 638.188 hektare (ha) tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved