Berita Terbaru Atrbpn Hari Ini

Sidang Lahan Eks PTPN: Ahli Ungkap Aturan 20% Lahan Belum Punya Juklak- Juknis

Redi juga menjelaskan, hingga saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) terkait kewajiban penyerahan 20% lahan kepada negara.

Perkuat Penyaluran Kredit, OJK Dorong Digitalisasi Dokumen Pertanahan

Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.

Percepat Sertipikasi, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah se-Sulsel Ringankan BPHTB bagi Masyarakat

Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Anggap Pekerjaan sebagai Bagian dari Ibadah

prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah

Tumpang Tindih Lahan dengan Warga, Menteri ATR/BPN Diminta Batalkan SK HGU di Kepri

KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan

Nusron Wahid Minta Maaf, Klarifikasi Penertiban Tanah Nganggur cuma Candaan

Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.

Dorong Investasi untuk Pengembangan Infrastruktur, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Tekankan Integrasi RDTR dengan OSS

Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia. 

Cetak Sertifikat Elektronik Mandiri Kini Sudah Tersedia di Kantah Tangsel

Mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan mempercepat proses layanan.

Menteri ATR/BPN Akan Umumkan Keterlibatan Anak Buahnya Terkait Pagar Laut Bekasi

MENTERI ATR/BPN Nusron Wahid menyebut proses investagasi terhadap jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi telah rampung.

Kebakaran ATR/BPN: Cuma Ruang Biro Humas, tak Ada Dokumen Penting

Kebakaran yang melanda Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tidak menghanguskan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah.

Polri Segera Periksa Kades Kohod hingga Pejabat BPN soal Kasus Pagar Laut Tangerang

POLRI segera meminta keterangan sejumlah pihak dalam kasus pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten. 

Menteri ATR/BPN Harus Siap Hadapi Serangan Balik Pemilik SHGB di Area Pagar Laut Tangerang

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey,  meminta pihak ATR/BPN bersiap jika ada gugatan balik setelah sertifikat tersebut dicabut.

Menteri Nusron Persilahkan Aparat Usut Dugaan Suap Pejabat ATR/BPN yang Disanksi Terkait Pagar Laut

Nusron Wahid mengaku tidak mengetahui ada atau tidak dugaan suap terhadap pegawai yang dikenakan sanksi terkait kasus pagar laut 

Menteri ATR/BPN Cabut 50 Sertifikat Pagar Laut Tangerang

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya telah mencabut 50 sertifikat yang terbit di atas pagar laut Tangerang.

Pagar Laut, Eks Wamen ATR/BPN Raja Juli Mengaku tak Tahu Penerbitan Sertifikat

Diharapkan persoalan ini dapat segera dituntaskan supaya tidak menimbulkan kegaduhan.

Menteri KP Tegaskan Sertiifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Ilegal

MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono  menegaskan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang ilegal. 

Muhammadiyah Minta Menteri ATR/BPN Beri Penjelasan Soal Pagar Laut di Tangerang

Pemerintah dapat disebut sebagai aktor atau perantara utama yang mengalokasikan bagaimana, untuk tujuan apa, dan oleh siapa, wilayah laut maupun lahan dapat digunakan.

Ini Cara Menghadapi Mafia Tanah dari Menteri ATR/BPN

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membeberkan upaya untuk menghadapi mafia tanah.

Kementerian ATR/BPN Percepat Pembangunan Zona Integritas

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif terus membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja (satker).

Kebijakan Satu Peta Referensi Utama Pemberian Izin

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan Kebijakan Satu Peta (KSP) menjadi referensi utama dalam pemberian izin, pembangunan, dan perencanaan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia