Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEBIJAKAN Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menertibkan administrasi agraria berhasil mengurai benang kusut pertanahan yang sudah lama berlangsung. kini, jutaan rakyat mendapat sertifikat yang menjadi dasar legalitas kepemilikan tanah mereka.
Akademisi Universitas Cendana (Undana), Siprianus Suban Garak, mengatakan konflik agraria di tengah masyarakat perlahan bisa diredam. Sebab pemerintah hadir langsung dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi momok masyarakat.
Dia menambahkan perhatian besar Presiden Jokowi terkait agraria telah memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Sebab sebelumnya, persoalan agraria seakan sulit teratasi.
"Kalau masalah tanah memang dioptimalkan dengan cara pemerintah saat ini. Saya kira sudah dipikirkan jauh oleh presiden masalah pertanahan di Indonesia ini," kata Siprianus.
Menurutnya strategi yang diambil Jokowi dalam menyelesaikan masalah pertanahan di tengah masyarakat sudah berjalan dengan semestinya. Berbagai kebijakan dibuat pemerintah untuk meminimalisir konflik agraria yang sebelumnya acap kali terjadi.
“Keputusan Presiden Jokowi dengan memasukkan kebijakan reforma agraria ke dalam Nawacita merupakan salah satu bentuk komitmen nyata. Terutama dalam upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat,” tandasnya.
Oleh karena itu dia menilai saat ini persoalan agraria terus menuju arah perbaikan. Bahkan menurutnya dampak yang dihadirkan dari kebijakan Jokowi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (OL-8)
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Dalam RDPU, BAP DPD RI mendengarkan paparan dan persoalan yang tengah dialami masyarakat.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Kuasa hukum PT Tri Bakti Sarimas (TBS) di Pucuk Rantau, Kuantan Singingi atau Kuansing, Riau, meminta Polda Riau tidak melangkahi proses hukum acara perdata yang sedang berjalan
Sepanjang 2023, konflik agraria di Indonesia telah menyebabkan 241 konflik, yang merampas seluas 638.188 hektare (ha) tanah.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Menkopolhukam geram masih ada punlgi sertifikat peningkatan status HGB jadi SHM yang hanya Rp50 ribu menjadi Rp 10 juta
Salah satu yang harus dipersiapkan oleh bank adalah perubahan flow process untuk metode pengecekan Sertipikat-el,.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved