Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menertibkan administrasi agraria berhasil mengurai benang kusut pertanahan yang sudah lama berlangsung. kini, jutaan rakyat mendapat sertifikat yang menjadi dasar legalitas kepemilikan tanah mereka.
Akademisi Universitas Cendana (Undana), Siprianus Suban Garak, mengatakan konflik agraria di tengah masyarakat perlahan bisa diredam. Sebab pemerintah hadir langsung dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi momok masyarakat.
Dia menambahkan perhatian besar Presiden Jokowi terkait agraria telah memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Sebab sebelumnya, persoalan agraria seakan sulit teratasi.
"Kalau masalah tanah memang dioptimalkan dengan cara pemerintah saat ini. Saya kira sudah dipikirkan jauh oleh presiden masalah pertanahan di Indonesia ini," kata Siprianus.
Menurutnya strategi yang diambil Jokowi dalam menyelesaikan masalah pertanahan di tengah masyarakat sudah berjalan dengan semestinya. Berbagai kebijakan dibuat pemerintah untuk meminimalisir konflik agraria yang sebelumnya acap kali terjadi.
“Keputusan Presiden Jokowi dengan memasukkan kebijakan reforma agraria ke dalam Nawacita merupakan salah satu bentuk komitmen nyata. Terutama dalam upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat,” tandasnya.
Oleh karena itu dia menilai saat ini persoalan agraria terus menuju arah perbaikan. Bahkan menurutnya dampak yang dihadirkan dari kebijakan Jokowi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (OL-8)
Imparsial kritik penggunaan aparat TNI/Polri dalam konflik agraria. Annisa Yudha desak pendekatan perdata dan mediasi guna cegah kriminalisasi warga lokal.
Komnas HAM juga menyoroti posisi Kepolisian RI yang kerap berada dalam situasi dilematis.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
Tim Advokasi Petani dari Akar Law Office mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus penembakan lima petani Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Konflik agraria antara Petani Pino Raya dan perusahaan perkebunan PT Agro Bengkulu Selatan kembali memuncak pada 24 November 2025.
Konflik agraria adalah isu lama yang tak terselesaikan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyerahkan 109 sertifikat hak milik (SHM) kepada warga transmigrasi.
Merujuk data tematik Komisi Pemberantasan Korupsi per akhir 2023, tercatat masih ada 849 persil tanah milik Pemprov Sumut belum mengantongi sertifikat sampai sekarang.
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman lima tahun penjara bagi Charlie Chandra dalam sidang lanjutan kasus pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (5/8). I
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved