Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyerahkan 1.043 sertifikat tanah kepada warga dari total 1.160 penerima di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Hal itu dilakukan Jokowi disela kunjungan kerjanya di Jawa Tengah.
Ganjar menjelaskan, penyerahan sertifikat tanah, SK Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Sebab, konflik lahan di Wonorejo, Cepu dan Karangboyo Kabupaten Blora sudah terjadi sejak lama, tepatnya tahun 1947.
"Alhamdulillah bisa selesai (konflik lahan). Karena Pak Bupati (Blora) kemarin segera menulis surat, kita juga langsung mempercepat dan respon ATR/BPN juga cepat," ujar Ganjar dalam keterangannya, kemarin.
Sertifikat tanah yang diberikan ke warga adalah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan milik Pemda. Sertifikat tersebut berlaku selama 30 tahun dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun dan diperbarui 30 tahun lagi.
Selain memanfaatkan pemberian sertifikat tanah dengan baik, Ganjar juga berpesan kepada warga agar kemudahan akses yang telah diberikan secara langsung oleh Presiden dapat menjadi stimulan.
Oleh sebab itu, Ganjar mengharapkan sertifikat tanah yang diberikan dapat menumbuhkan tak hanya perekonomian warga saja, tetapi juga perekonomian daerah pada umumnya.
"Masyarakat kan bisa mengakses, maka akseslah dengan baik untuk menumbuhkan ekonomi," jelas Ganjar.
Tak hanya itu, Ganjar juga mendorong warga untuk mengoptimalkan lahan secara produktif. Oleh sebab itu, Ganjar meminta Perhutani untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada warga dan kelompok tani.
Misalnya, kata Ganjar, dengan melakukan penanaman tanaman produktif seperti jagung, pohon jati dan pohon mahoni agar ada keselarasan antara penanaman yang dilakukan warga dengan tujuan konservasi kehutanan.
"Tentu saja konservasinya jangan lupa. Sehingga dari sisi tutupan dan lahan yang digunakan untuk kebutuhan ekonominya bisa dipadukan," ucap Ganjar.
Sebagai informasi, dalam kunjungan kerjanya di Blora, Jokowi juga didampingi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (N-3)
Tim gabungan melakukan inspeksi dan mengambil sampel gula merah di sebuah industri gula merah di Blora, Jawa Tengah yang diduga mengandung zat berbahaya.
Tradisi Ruwat Agung Samin Klopoduwur Blora Mendapatkan Sertifikat KIK
Dua ular sanca atau piton masuk rumah warga di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (9/6).
Gudang arsip Rumah Sakit Permata di Blora, Jawa Tengah (Jateng), terbakar. Seluruh dokumen arsip dan lemari yang berada di ruang gudang ludes terbakar.
Pelantikan 22 pejabat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada 22 Maret lalu dibatalkan karena dinilai melanggar surat edaran Mendagri.
Kekeringan melanda kawasan tersebut setelah lebih dari dua bulan tidak ada hujan,
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Dalam RDPU, BAP DPD RI mendengarkan paparan dan persoalan yang tengah dialami masyarakat.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Kuasa hukum PT Tri Bakti Sarimas (TBS) di Pucuk Rantau, Kuantan Singingi atau Kuansing, Riau, meminta Polda Riau tidak melangkahi proses hukum acara perdata yang sedang berjalan
Sepanjang 2023, konflik agraria di Indonesia telah menyebabkan 241 konflik, yang merampas seluas 638.188 hektare (ha) tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved