Berita Terbaru Komnas Ham Hari Ini

Peneliti: Perlu Perspektif Kritis Tetapkan Kasus Munir sebagai Pelanggaran HAM

Ketika ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, proses penyelidikan dan penuntutan kasus pembunuhan Munir tidak mengenal batas kedaluwarsa. 

WP KPK Yakin Jokowi Beri Respons Positif Soal Laporan Komnas HAM

Yudi yakin Kepala Negara berpihak kepada pegawai KPK yang saat ini sedang dibebastugaskan.

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Jokowi

"Tinggal menunggu respons Presiden," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara melalui keterangan tertulis, Rabu (1/9).

Menuntaskan Kasus Penghilangan Paksa

Kasus penghilangan paksa dianggap sebagai kejahatan serius oleh PBB

Komnas HAM Pelajari Laporan Terhadap AKBP Gafur Siregar

Beka menuturkan Komnas HAM juga akan mempelajari laporan tersebut telah ditangani instansi lain atau belum.

Komnas HAM Harap Presiden Beri Atensi soal Rekomendasi TWK

"Kami meyakini Presiden memberikan atensi terhadap temuan faktual Komnas HAM, terhadap kesimpulan pelanggaran, dan terhadap rekomendasinya," kata Mohammad Choirul Anam

Komnas belum Putuskan Pembunuhan Munir sebagai Pelanggaran HAM Berat

Sandrayati Moniaga mengatakan proses penyelidikan yang diamanatkan dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM belum dilakukan karena masih adanya pro kontra.

Komnas HAM Didesak Tetapkan Pembunuhan Munir sebagai Pelanggaran HAM Berat

Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera menetapkan pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran HAM berat.

Hendardi Kritik Komnas HAM, YLBHI: Apa Mungkin Karena Dia Pansel Capim KPK?

YLBHI mengaku heran dengan kritik yang dituduhkan Hendardi kepada Komnas HAM. Ia menilai Hendardi tidak memahami konteks yang dibicarakannya.

Setara Institute Kritik Komnas HAM terkait TWK Pegawai KPK

Hendardi menyebut persoalan alih status ASN pegawai KPK itu merupakan ranah tata usaha negara serta administrasi sehingga bukan wilayahnya Komnas HAM. 

Rekomendasi Komnas HAM Soal TWK Berlebihan

"Apakah harus Presiden yang harus menyelesaikan? Jadi menurut saya ini berlebihan," kata pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad

Komnas HAM Sebut TWK KPK Melanggar HAM, Minta Presiden Ambil Alih

Setidaknya, Komnas HAM mencatat ada 11 hak yang dilanggar dalam pelaksanaan TWK yakni hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi, hak kebebasan beragama

Komnas HAM: Kepolisian Paling Banyak Diadukan Masyarakat Sepanjang 2020

Sepanjang tahun 2020, Komnas HAM mencatat institusi kepolisian menjadi yang paling banyak diadukan masyarakat dengan jumlah 758 pengaduan.

Komnas HAM: Kepolisian Paling Banyak Diadukan Masyarakat Sepanjang 2020

"Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian 758 kasus, korporasi 455 kasus, dan pemda 276 kasus," kata Ahmad Taufan

Mahfud MD: Pemerintah tidak akan Mengintervensi Komnas HAM

Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong Komnas HAM untuk bekerja independen sesuai dengan kewenangannya.

Polri Instansi Paling Banyak Diadukan Melanggar HAM

Setelah instansi Bhayangkara, kata dia, Komnas HAM menerima aduan dari masyarakat terhadap korporasi sebanyak 455 pengaduan dan pemerintah daerah 276 pengaduan.

Kejaksaan Agung Banyak Hutang Kasus HAM Berat

DRAMA bolak balik berkas kasus dugaan pelanggaran HAM berat antara pihak Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, dinilai Kontras Kejagung memang tidak ingin menindaklanjuti laporan Komnas Ham.

Komnas HAM Dorong Kepolisian Lindungi Jurnalis

Terkait pengungkapan dan langkah cepat pengungkapan kasus penembakan wartawan Mara Salem Harahap oleh Kepolisian Republik Indonesia, Taufan mengapresiasinya.

Ketua Komnas HAM Apresiasi Polri Ungkap Kasus Pembunuhan Jurnalis

penyidik secara marathon melakukan pendalaman terhadap berbagai temuan di TKP hingga kasusnya benar-benar terungkap secara jelas

BKN Ungkap Alasan Hasil TWK Cuma Bisa Dibuka dengan Putusan Pengadilan

Pembukaan informasi itu hanya bisa dilakukan oleh perintah pengadilan. Jika tidak ada perintah pengadilan, Dinas Psikologi AD dan BNPT akan disalahkan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia