Berita Terbaru Kementerian Agama Hari Ini

Ditjen Bimas Islam dan LKS-PWU Dorong Gerakan Indonesia Berwakaf

Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.

Pansus Berhak Rekomendasi Bentuk Kementerian Khusus Haji

PEMBENTUKAN Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 membuka kembali wacana pembentukan kementerian haji.

Penyelenggaraan Haji Butuh Terobosan Baru

Ke depan, harus terus dilakukan terobosan-terobosan yang mampu mengatasi persoalan yang masih ditemukan di lapangan.

Pansus Angket Haji kian Panas, Menag Yaqut Temui Presiden Jokowi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.

Angka Kasus Perceraian Turun Signifikan, Kemenag Puji Fasilitator

Kementerian Agama mengungkapkan penurunan angka perceraian di Indonesia pada 2023 tidak lepas dari peran fasilitator bimbingan perkawinan (bimwin).

Wamenag: Pindah ke IKN Menjadi Wujud Hijrahnya Bangsa menuju Kemajuan

Semangat hijriah harus diisi dengan multi kesalehan individual secara vertikal kepada Allah dan kesalehan secara horizontal kepada sesama manusia

Pansus Angket Haji Panggil Kemenag terkait Dugaan Jual Beli Kuota Haji

Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.

Kemenag Siapkan Langkah Antisipasi Konflik Pilkada 2024

Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.

BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap UU dalam LK Kemenag 2023

BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.

Proses Pansus Haji Harus Terbuka untuk Publik dan Jangan Bermuatan Politis

KEMENTERIAN Agama siap mengikuti proses Panitia Khusus (Pansus) hak angket yang dibentuk untuk menyelidiki berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah haji 2024.

Pemerintah akan Bentuk Satgas Tangani Pornografi Anak

MELIHAT maraknya pornografi anak di ranah daring, pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk menangani permasalahan pornografi anak.

MOOC Pintar di Kemenag, Transformasi Digital Membangun Budaya Kerja Bersama

Digital mindset perlu dibangun, dilakukan, dan disosialisasikan secara masif sekaligus diinstitusionalisasi.

Berdampak Positif, Ketua Umum PITI Usulkan Dialog 'Interfaith and Intercivilizational Reception' Jadi Agenda Rutin Kemenag

forum ini bisa menjadi wahana solutif bagi persoalan terkait keberagaman agama baik di level nasional maupun internasional

Pakar Sebut Pembagian Kuota Haji sudah Sesuai Aturan

Kuota haji pokok awalnya sebanyak 221.000 jemaah. Sesuai Pasal 64, kuota itu dibagi menjadi dua, yakni jemaah haji reguler sebanyak 203.320 orang setara 92%, dan khusus 8% atau 17.680 orang.

Dirjen PHU Kemenag Belum Mau Komentar Terkait Pansus Haji

DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief belum mau berkomentar perihal pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.

Akselerasi Ekosistem Ekonomi Sirkular dengan Peta Jalan

PEMERINTAH berkomitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.

Dua Asrama Haji Baru telah Digunakan untuk Debarkasi Jemaah Tahun Ini

Kementerian Agama dalam dua tahun terakhir telah mengaktifkan dua asrama haji debarkasi baru, yaitu Asrama Haji Debarkasi Manyaran di Jawa Tengah dan Asrama Haji Debarkasi Cipondoh

Pemetaan Guru Madrasah Acuan Kesesuaian Standar Kompetensi

PENGEMBANGAN keprofesian berkelanjutan serta pemetaan kesesuaian kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi

Arab Saudi Ubah Aturan Haji 2024, Ini Respons Amphuri 

PELAYANAN haji akan terpusat pada syarikah yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi. Ini respons dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri).

Umrah Backpacker Disebut Perlu Dilarang untuk Cegah Berbagai Masalah

Umrah backpacker dinilai terlalu berisiko, WNI yang melakukannya dikhawatirkan tidak terdata dan tidak mendapat perlindungan maksimal.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran