Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Terkait pengajuan Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN di Kalimantan, kata Hasto, semua hal itu disampaikan dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Polisi menerima tiga laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap terkait dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi.
Seluruh anggaran harus mendapat persetujuan dari Komisi V DPR dan disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
BPBD setempat juga mengidentifikasi jalan penghubung antar desa, seperti di Desa Sidomulyo ke Kampung Baru, Tabang Lama dan Umaq Tukung, terendam.
Tol bawah laut itu termasuk dalam lintasan jalan tol yang direncanakan dibangun sepanjang 47 kilometer di IKN.
"Jadi gedung pemerintah di Jakarta dikomersialkan, disewakan jangka panjang dan uangnya dipakai untuk di sana," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1).
Pemindahan IKN juga tidak terlepas dari pemindahan ASN sebagai pegawai yang bekerja di instansi pemerintah pusat.
Berdasarkan rencana, lanjut dia, pembangunan tahap awal akan dilakukan untuk menyediakan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP).
Presiden Jokowi sebelumnya mengungkap kriteria calon Kepala Otorita IKN idealnya pernah menjabat kepala daerah dan berlatar belakang arsitek.
Dia menilai nama Nusantara bertolak belakang dengan hasrat demokratis yang ingin dibangun pemerintah. Nama nusantara lebih mencerminkan daulat tuanku daripada daulat rakyatku.
Persoalan pemihakan terhadap produk dan industri dalam negeri, kata Gobel, hanya manis di mulut.
Pada Pasal 8 UU IKN bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara ialah Otorita IKN Nusantara yang beroperasi paling lambat akhir 2022.
Pemerintah harus memikirkan Jakarta sebagai daerah khusus ekonomi, bisnis, dan keuangan serta sejarah setelah UU Pemindahan (IKN) Ibu Kota Negara ditetapkan.
Meski ditolak PKS, Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 yang digelar hari ini sudah menyetujui RUU IKN menjadi UU.
Suharso menjelaskan pemindahan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal yang skema pendanaannya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Beleid tersebut mendapat dukungan mayoritas fraksi dan sah menjadi undang-undang (UU).
Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa mengatakan kalau pembahasan di tingkat Panja relatif lancar dan tidak ada masalah maka Senin sore bisa selesai.
Alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional.
Menurutnya, presiden Joko Widodo juga masih menetapkan kondisi covid-19 sebagai prioritas. Sehingga dalam mendesain APBN 2022 tetap dengan fokus untuk covid-19 dan ekonomi.
Menurutnya hal ini sekaligus menjadi percontohan bagi proyek yang dibiayai oleh SBSN. Karena turut serta dalam pembangunan di Indonesia.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved