Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH berencana membangun tol bawah laut dari Kota Balikpapan menuju Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis Sumadilaga menjelaskan, untuk mempermudah akses dari Bandar Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Balikpapan menuju ibu kota negara, bisa ditempuh melalui terowongan bawah laut itu.
"Sebelum sampai ke ibu kota yang baru harus lewati Teluk Balikpapan. Melewati teluk itu bisa lewat jalur atas atau bawah, kami sedang mengkaji alternatifnya di bawah laut," jelasnya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (24/1).
Dia mengatakan, tol bawah laut itu termasuk dalam lintasan jalan tol yang direncanakan dibangun sepanjang 47 kilometer di IKN. Untuk target kapan proyek ini rampung dibangun dan berapa biaya yang dikucurkan pemerintah, Danis enggan mendetailkan.
"Ini masih dikaji. Belum (bisa disampaikan) soal estimate kapan dan biayanya. Intinya, akses ini (tol bawah laut) dalam rangka sustainability lingkungan. Kami tengah mengkaji alternatifnya dengan tunnel atau terowongan bawah laut," jelas Danis.
Baca juga: Angin Kencang Rusak Sekolah dan Rumah di Subang
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN ini memastikan, dengan adanya tol bawah laut menjadi alternatif baru dalam menggantikan akomodasi untuk menyeberang sungai atau teluk yang selama ini menggunakan jembatan di atas laut.
"Tentu ini untuk mempermudah konektivitas masyarakat. Jadi, kita masih pelajar ini," pungkasnya.
Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tidak digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dana itu sudah diputuskan sebesar Rp451,64 triliun dan terdiri atas tiga bidang.
Tiga bidang adalah bidang kesehatan dengan total anggaran Rp125,97 triliun, bidang perlindungan masyarakat Rp150,8 triliun, dan penguatan ekonomi sebesar Rp174,87 triliun.
"Dari tiga bidang tersebut tentunya yang ekonomi terkait dengan infrastruktur ketahanan pangan, ICT (teknologi dan informasi), UMKM , investasi pemerintah dan perpajakan,” ucapnya saat konferensi pers PPKM secara daring, Senin (24/1). (OL-4)
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved