Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi kritisi terkait penyewaan kendaraan untuk tamu upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, Kalimantan Timur, yang memakan biaya besar.
"Kalau untuk National Day atau Hari Kemerdekaan menurut saya tidak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita. Tapi bukan berarti terus penggunaan anggaran negara itu suka-suka kita. Semuanya bisa dikontrol," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, hari ini.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur (Kaltim), Damun Kiswantodi, harga sewa mobil normal untuk Fortuner dari sekitar Rp2,5 juta per hari, menjadi Rp5 juta per hari, kemudian sewaan Hi-Ace Rp3,5 juta per menjadi Rp15 juta per hari. Untuk sewaan mobil Alphard dari yang biasanya Rp7 juta per hari naik menjadi Rp25 juta per hari.
Baca juga : Istana: Tidak Semua Menteri Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Damun mengatakan permintaan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyewa sedikitnya 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) saat HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Ia mengungkapkan
"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan, dan sudah dibayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak," kata Damun.
Moeldoko membenarkan memang harga-harga penyewaan transportasi dan penginapan memang naik melejit. Namun menurutnya untuk hari spesial HUT ke-79 RI, dia berpandangan itu tidak mahal.
Baca juga : Bandara IKN Molor, Tamu Upacara 17 Agustus harus Lewat Darat 150 Menit
"Iya, termasuk juga hotel itu cukup mahal. Mestinya ini kan case-case tertentu. Memaknainya adalah jangan disamakan Apple to Apple dengan situasi yang umum. Ya bagi saya untuk kepentingan Hari ulang tahun negara itu tidak ada yang mahal," kata Moeldoko.
Lagipula, ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
"_Case_nya di sana (IKN) adalah case situasional yang mana semua penuh keterbatasan. Akomodasi terbatas. Sehingga ada saya dengar harga hotel juga cukup mahal. Hal yang wajar lah," kata Moeldoko. (Try/P-2)
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
DESAIN pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), akhirnya ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto.
Muzani menyampaikan kekagumannya itu saat berkunjung ke Kantor Otorita IKN dan bertemu dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Senin (20/4).
Pembangunan Kampus Nusantara 1 yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara telah memasuki tahap awal dengan satu tower yang telah berdiri.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) memaksimalkan pemberian edukasi pada masyarakat agar terbebas dari penyebaran malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD).
BPBD PPU memperingatkan warga di sekitar IKN dan Sepaku untuk waspada terhadap serangan buaya muara. Sudah ada dua korban jiwa di awal tahun 2026.
PENGGUNA jalan lintas antar provinsi di daerah terdekat Ibu Kota Nusantara (IKN) sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), mengeluhkan jalan yang rusak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved