Basuki: Pembangunan Ibu Kota Baru belum Masuk DIPA

PEMBANGUNAN Kantor Presiden di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi salah satu fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Hal itu masuk dalam program Kementerian PUPR Tahun 2022-2024.

"Tujuan Program 2022-2024 fokusnya di kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.000 hektare," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljuno seusai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Bentrok di Sorong Jangan Sampai Jadi Perhatian Dunia

Basuki menyebutkan, kawasan inti pusat pemerintahan di antaranya adalah Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, Gedung DPR/MPR, jalan kawasan, jalan memasuki Ibu Kota, dan drainase.

Meski menjadi program 2022, kata Basuki, pihaknya belum dapat memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Pasalnya, seluruh anggaran harus mendapat persetujuan dari Komisi V DPR dan disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Pembangunan IKN belum ada di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Kalau adapun harus lapor ke DPR karena penganggaran harus disetujui DPR. Kami belum lapor karena belum dianggarakan dan disiapkan oleh Kemenkeu," tukas Basuki.

Baca juga: KPU Segera Selesaikan Peraturan Jadwal dan Tahapan

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Basuki mengatakan pagu anggaran rencana program tahun ini sebesar Rp100,6 triliun. Hal itu sesuai dengan DIPA Tahun 2022 yang diserahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 November 2021. "Alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun ini adalah sebesar Rp100,6 triliun," ujar Menteri Basuki.

Rencana program Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan tahun ini antara lain bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, perumahan, serta dukungan manajemen dan tugas teknis. (A-3)