Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut Presiden Joko Widodo mencari sosok yang tepat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Berbagai kriteria dipertimbangkan agar pemimpin IKN itu mampu mengeksekusi pembangunan, pemindahan, dan mengelolanya.
"Proses yang wajar saja untuk beliau (Presiden) mempertimbangkan siapa yang paling tepat. Kita kan masih punya waktu kira-kira kurang dari dua bulan seperti dimandatkan untuk segera memilih kepala otorita," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong, Jumat (21/1).
Presiden Jokowi sebelumnya mengungkap kriteria calon Kepala Otorita IKN idealnya pernah menjabat kepala daerah dan berlatar belakang arsitek.
Sejumlah nama seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, hingga Gubernur Aceh Nova Iriansyah kemudian mencuat diperbicangkan karena kecocokan latar belakang yang disebut Presiden.
Berdasarkan beleid IKN yang baru-baru ini disahkan di DPR, kepala otorita akan ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat dua bulan setelah UU diundangkan.
Menurut Wandy, nama-nama yang menjadi spekulasi di publik tak bisa dihindari. Meski begitu, pemilihannya menjadi prerogatif Presiden.
Nama-nama yang belum muncul juga bisa saja mencuat sehingga banyak pilihan. Yang jelas, kata dia, Presiden menetapkan kriteria yang cocok lantaran pemindahan ibu kota sesuatu yang kompleks.
Dibutuhkan sosok yang bisa mengelola berbagai macam tantangan mulai dari perencanaan, eksekusi, berhubungan dengan masyarakat hingga investor. Tak pelak, imbuhnya, pemilihannya ibarat mencari sosok menteri. Saat ini, perpres mengenai badan otorita juga tengah disiapkan.
"Jadi sama kayak memilih menteri karena ini kan setingkat menteri. Tentu pertimbangan soal macam-macam itu wajae tentu saja. Tetapi yang paling penting kan nanti bisa mengelola kompleksitas pemindahan dan pembangunan IKN yang baru," jelasnya. (OL-12)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved