Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Novrizal menjelaskan bahwa pada Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan Republik Indonesia terdiri atas provinsi, kabupaten, kota, serta memiliki dewan perwakilan rakyat daerah.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) juga diimbau mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir.
Abdullah Hehamahua beserta 11 orang lainnya menggugat atau mengajukan pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bersama Samarinda dan Balikpapan, IKN akan menampung lebih dari 7 juta penduduk dan diproyeksikan mampu memainkan peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.
GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengatakan Kaltara siap menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari sejumlah sektor.
Pemerintah, lanjut dia, menargetkan proses penyusunan aturan turunan UU IKN dapat selesai dalam dua bulan, terhitung dari sejak pengesahan pada 18 Januari 2022 lalu.
Kondisi ketimpangan yang terjadi selama ini merupakan warisan kolonial yang perlu diatasi.
Kekhawatiran bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) bakal tersendat ketika pergantian kepemimpinan pada 2024 nanti tidak perlu terjadi.
Usai melakukan penandatanganan, Gus Yahya bersama rombongan PBNU mengunjungi tugu titik nol IKN, di Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.
“Jadi jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan oligarki, konteksnya dipaksa-paksakan," tandasnya.
Gagasan pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung perkembangan proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (29/1).
Hasto Kristiyanto menyebut partainya memiliki kader-kader kompeten yang dinilai layak menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Program IKN ditegaskan bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan melainkan juga membangun ekonomi modern dan kehidupan sosial yang lebih adil.
Direktur Eksekutif IndiGo Network Radian Syam menegaskan bahwa undang-undang mengenai ibu kota negara (IKN) sangat penting untuk dipersiapkan.
Presiden menyampaikan pembangunan ibu kota negara menjadi bagian penting dari berbagai upaya transformasi struktural agar Indonesia semakin kompetitif.
Mentalitas yang perlu kembali dibangun ialah mentalitas bangsa yang sama seperti pada saat founding fathers bangsa ini memperjuangkan hingga memproklamasikan kemerdekaan.
Ketua Fraksi NasDem itu menyampaikan NasDem memiliki banyak kader mumpuni menjadi kepala otorita IKN Nusantara. Salah satunya eks Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
PPP menilai tak harus Ahok yang ditunjuk sebagai kepala otorita IKN Nusantara. Menurut dia, banyak sosok lain.
Di Kabupaten Penajam Paser Utara, misalnya, terdapat komunitas-komunitas dari etnis Paser dan beberapa komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved