Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan menjadi bagian transformasi struktural Indonesia.
Program IKN ditegaskan bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan melainkan juga membangun ekonomi modern dan kehidupan sosial yang lebih adil.
Hal itu disampaikan Presiden dalam Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Peresmian Pembukaan Rakernas ICMI secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (29/1).
"Program IKN bukan sekadar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif," ucap Jokowi.
Presiden menyampaikan pembangunan ibu kota negara menjadi bagian penting dari berbagai upaya transformasi struktural agar Indonesia semakin kompetitif.
Baca juga: IndiGo NetWork: Pindah Ibu Kota Negara Bukan Sebatas UU IKN
IKN akan menghadirkan transformasi di berbagai bidang seperti pengelolaan lingkungan, ekonomi, teknologi, hingga kesehatan serta pendidikan yang lebih baik.
"IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas," ungkap Jokowi.
Tak hanya itu, Presiden menyebutkan IKN juga akan menghadirkan tata sosial yang lebih majemuk dan toleran serta menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia.
Kepala Negara mengatakan program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung membutuhkan dukungan semua pihak termasuk ICMI.
Presiden meyakini ICMI mempunyai kapasitas besar untuk bersumbangsih gagasan serta kontribusi profesional sesuai keahlian untuk menjamin kemajuan Indonesia.
"Kontribusi ICMI dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan, untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan," ujarnya. (Dhk/OL-09)
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved