Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago menyatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan jawaban atas berbagai persoalan bangsa seperti ketimpangan yang sudah lama terjadi. Ia menyebut pembangunan IKN di Kalimantan menjadi upaya menata Indonesia yang lebih merata dan adil.
"Kita harus melihat (konteks) Indonesia. Pindah ibu kota ini dalam rangka membangun Indonesia, memulai dengan menata Indonesia," kata Andrinof saat dihubungi, Minggu (30/1).
Kondisi ketimpangan yang terjadi selama ini disebutnya menjadi warisan kolonial yang perlu diatasi. Pemerataan perlu dilakukan agar magnet ekonomi dan kehidupan sosial tidak hanya dominan di Jakarta ataupun Pulau Jawa.
"Yang lebih mendasar lagi ini (IKN) jalan keluar dari kondisi struktural ketimpangan yang sudah mencengkram karena warisan sejak zaman kolonial dengan segala akibatnya. Banyak masalah yang muncul kemudian negara maupun daerah punya keterbatasan untuk mengatasinya," ujarnya.
Andrinof menilai persoalan di Jakarta mulai dari pengelolaan sampah, ancaman banjir, kemacetan, hingga polusi udara yang mengakibatkan kerugian puluhan triliun sudah lama disadari tinggi bebannya.
Kesejahteraan masyarakat di Jakarta, ujarnya, juga menjadi persoalan yang sulit diatasi karena struktur kota megapolitan yang tidak sehat. Ia mencontohkan masalah perumahan bagi kalangan menengah ke bawah di Jakarta.
"Orang menengah ke bawah berilusi punya tempat tinggal yang terjangkau itu di pinggir. Tetapi itu ilusi karena sebetulnya pengorbanan mereka secara ekonomi jadi lebih besar. Biaya transportasi, biaya kesehatan, biaya menjaga kesehatan, sampai waktu produktifnya hilang 5 jam sehari," ucap Andrinof.
Permasalahan itu dinilai bakal berat jika hanya ditangani dengan cara-cara biasa selama ini. Sebab itu, kata Andrinof, pemindahan ibu kota dari Jakarta akan membuat manuver kebijakan untuk membenahi bisa lebih luas.
"Ini strategi memecah magnet tunggal, magnet dominan yang namanya Jabodetabek atau Jakarta kemudian membagi medan magnet itu. Sehingga, daya tarik tidak lagi terpusat atau terfokus pada Jabodetabek atau Jakarta atau Pulau Jawa," ungkapnya. (P-2)
Baca juga rubrik Polemik halaman 4 Harian Media Indonesia, edisi Senin (31/1).
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved