Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan sejumlah proses seleksi guru honorer menjadi PPPK sejak Senin (13/9), tidak berjalan mulus dan bahkan sudah ada kekhawatiran sejak awal.
Kepala Badan Kepegawai Daerah (BKD) Provinsi Sulsel, Imran Jauzi mengaku punya sisa waktu sebulan untuk menyelesaikan persoalan tekait honorer atau PTT itu.
Terkait posisi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) apakah tetap ada atau dihapus, Komisi II DPR sudah satu suara dengan pemerintah untuk tetap mempertahankan lembaga tersebut.
Dia mengajak berdoa agar pasal-pasal yang memihak pada kepentingan honorer ini tidak berubah sampai RUU Perubahan atas UU ASN ditetapkan menjadi UU yang baru.
WALI Kota Makassar Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto mengatakan pihaknya sedang menelusuri oknum pejabat pemegang anjungan tunai mandiri (ATM) para pegawai honorer.
Komisi II DPR juga meminta agar pemerintah memberikan hak atas jaminan pensiun kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Gubernur Mandacan mengajak 1.283 honorer itu termasuk 500 lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) untuk segera melapor ke dinas tempat mereka bekerja
ASESMEN Sertifikasi Kompetensi bagi penyuluh honorer THL-TBPP dari seluruh Indonesia kecuali Provinsi Papua, berlangsung 3-16 November 2020.
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya telah memberhentikan tidak hormat pegawai honorer berinisial RR,24 karena tertangkap tangan mengedarkan narkoba dikendalikan dari lapas Bandung,
Hingga saat ini, Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer, PPPK, dan Pegawai Non-PNS.
Tenaga non-ASN hanya dimungkinkan untuk beberapa posisi, seperti tenaga ahli atau pekerja lain melalui pihak ketiga, misalnya tenaga kebersihan dan keamanan
Para tenaga kerja honorer akan diberikan kesempatan untuk mengikuti selesai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tenaga honorer dihapus agar dapat memberikan kepastian kerja kepada honorer dan status honorer sering terkait dengan harapan menjadi PNS.
Mereka yang memenuhi syarat sebagai PNS diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS, sedangkan tenaga honorer yang tak memenuhi syarat bisa mengikuti PPPK.
Chaidir menjelaskan selain lurah, jajaran kelurahan juga ada yang dilakukan proses BAP dengan kemungkinan pencopotan.
Pemangkasan eselon III dan IV, kendati telah disebut dilakukan bertahap, akan menjadikan rekrutmen CPNS ke depan lebih terbatas.
Pengumuman hasil seleksi soal persyaaratan diumumkan pada 16 November dan 16-19 Desember 2019, panitia seleksi (pansel) CPNS akan memberikan kesempatan sanggah
Meski demikian, politikus Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan pengangkatan PPPK itu sendiri tetap harus melalui tes atau seleksi.
Jumlah honorer GTT/PTT di Klaten 2.256 orang. Mereka mengajar dan bertugas di Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di Kabupaten Klaten dengan honor Rp200.000-Rp300.000 per bulan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved