Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mencatat 94 ribu guru honorer dari seluruh Indonesia akan diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ini merupakan hasil dari tahap I seleksi PPPK.
"Hampir 100 ribu dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru PPPK. Nah, ini perjuangan luar biasa," kata Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, DKI Jakarta, Kamis (23/9).
Baca juga: Ini Beberapa Program Pemerintah untuk Pulihkan UMKM dari Dampak Pandemi
Saat ini pengolahan data hasil ujian seleksi I masih berlangsung dan panitia seleksi nasional (Panselnas) masih berembuk untuk memfinalisasi hasil ujian tersebut akan tetapi 29% dari 326.476 formasi yang ada pelamarnya sudah terisi.
Pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan atau besok (24/9/2021).
Kemendikbud-Ristek mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah kekurangan guru dan peserta di atas 50 tahun.
"Kemendikbud-Ristek juga mempertimbangkan masukan dari pakar pakar Pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia," ujar Nadiem.
Diketahui tahun ini 506.247 formasi perekrutan guru ASN yang dibuka semua guru honorer bisa mengambil seleksi hingga 3 kali. Namun hanya 326.476 formasi yang mendapatkan pelamar sehingga tidak semua formasi terisi dan yang kosong sebanyak 179.771 formasi.
"Jumlah peserta sendiri mencapai 925.637 orang yang mengikuti ujian seleksi pertama 608.954 orang atau 68%. Peserta yang hadir untuk ujian 586.943 peserta atau 96%," ungkapnya. (OL-6)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved