Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, tenaga kesehatan (nakes) non-Aparatur Sipil negara (ASN) atau nakes honorer masih banyak yang belum mendapatkan status dan kesejahteraan layak. Padahal, jasa mereka sangat besar dalam melayani masyarakat, terutama di masa pandemi ini.
“Jadi Nakes non-ASN jumlahnya ternyata besar, posisi mereka sangat vital apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 ini,” jelas Edy saat mengikuti Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau RSUD Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (27/12).
Terkait masalah status dan kesejahteraan nakes non ASN, Edy menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dan masalah tersebut perlu untuk segera diselesaikan. “Saya kira ini persoalan penting yang harus didengar oleh pemerintah, terutama oleh Kemenkes, Kemenpan-RB, Kemendagri dan Kemenkeu,” ujarnya.
Edy mengungkapkan bahwa Panja Nakes Honorer yang dibentuk Komisi IX DPR RI saat ini tengah berupaya untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan tenaga kesehatan honorer di Indonesia.
Ia secara pribadi berharap, upaya tersebut dapat menghasilkan formasi baru pada tahun 2022, khusus bagi nakes. “Mudah-mudahan, harapan saya pada tahun 2022 ada formasi khusus bagi nakes non ASN,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
SEDIKITNYA 500 tenaga kesehatan tewas akibat serangan Isarel di Gaza sejak Oktober, termasuk beberapa dokter spesialis yang langka di wilayah tersebut.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
KEBUTUHAN tenaga kesehatan khususnya dokter asing di Indonesia dipertanyakan. Hal ini berkaitan dengan urgensi bagi Indonesia dan juga biaya untuk memberikan gaji pada tenaga kesehatan asing
PENGURUS Harian YLKI Agus Sujatno mengatakan upaya komunikasi terkait harga obat di pasaran oleh pemerintah kepada produsen alat kesehatan dan industri farmasi harus diapresiasi
DPR menilai pemerataan bidan dinilai diperlukan, karena banyak warga yang belum tersentuh pelayanan nakes.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memberikan relaksasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memenuhi jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved