DPR Minta Pemerintah Perhatikan Keadilan bagi Guru dan Tenaga Kesehatan Honorer

ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, mengomentari perbedaan nasib antara pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan guru honorer yang belakangan ramai diperbincangkan publik. 

Menurut Edy, status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

"Soal P3K yang selama yang akhir-akhir ini banyak dikomentari itu, ya memang bagus kalau BGN bisa mengangkat P3K bagi SPPI, ahli gizi accounting. Bagus tuh. Karena di dalam ketenagakerjaan kita yang menjadi concern juga Komisi IX bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mengikuti norma perintah, upah, dan status," ujarnya.

Baca juga : 1.394 Personel Amankan Demo Aliansi Honorer di DPR

Ia menjelaskan, terdapat tiga hal mendasar yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja, yakni perintah, upah, dan status. Ketiga unsur tersebut, kata Edy, semestinya menjadi standar tinggi dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia.

"Jadi ini contoh yang baik bagi negara. Kalau ingin mengambil karyawan statusnya harus jelas," lanjutnya.

Meski demikian, Edy menekankan bahwa status yang diperoleh pegawai SPPG menjadi persoalan keadilan ketika dibandingkan dengan nasib guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang telah lama mengabdi.

Baca juga : Dokter hingga Alat Kesehatan Harus Menjangkau Daerah 3T

"Nah yang tidak adil, itu kan para nakes dan para guru protes, terutama yang sudah mengabdi lama. Jadi, Saya berharap ini menjadi efek domino bagi presiden untuk menyelesaikan P3K yang ada, terutama di tenaga guru dan kesehatan," tuturnya.

Ia mengimbau agar persoalan tersebut segera dibahas dan dikomunikasikan dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga polemik dan protes dari kalangan guru tidak terus berlarut-larut.

"ini jika tidak diurus, nanti protesnya akan berlanjut lanjut. Sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang mendidik anak-anak. Mereka kuliahnya berdarah-darah kok tiba-tiba sama negara yang memberi kerja kok perlakuannya berbeda," pungkasnya. (P-4)