Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

DPR Sebut RUU POM Perkuat Kelembagaan BPOM Lakukan Pengawasan

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan RUU POM diharapkan dapat memperkuat lembaga BPOM selaku otoritas pengawasan Obat dan Makanan.

Forkopi Tolak RUU P2SK dan Minta Koperasi Tak Masuk Sektor Keuangan

Forkopi menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) karena dapat mematikan jati diri dan keberadaan koperasi di Indonesia.  

Respon Pertemuan Megawati semeja dengan SBY, Politisi PDIP : Ibu sedang membumikan Pancasila

Dalam pertemuan KTT G20 Bali itu, Megawati mengenakan batik biru, SBY batik biru muda, dan Jusuf Kalla (JK) mengenakan batik warna merah.

Gus Muhaimin Sayangkan Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Kasus Pinjol

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait kabar ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) terjerat pinjaman online (Pinjol).

DPR Soroti Belum Beroperasinya Proyek Pipa Minyak Blok Rokan

Muhammad Nasir menyoroti proyek Pipa Minyak Rokan yang tidak kunjung beroperasi, walaupun sudah uji coba penyaluran perdana dilakukan sejak 27 Januari 2022.

Ace Hasan Tolak Rektor UIN Dipilih Langsung oleh Menag

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menolak cara pemilihan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) ditunjuk langsung oleh Menteri Agama (Menag).

DPR Apresiasi Kementan Terkait Capaian dan Target Peningkatan Produksi 2023

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah mengapresiasi capaian dan target peningkatan produksi Kementan pada 2023 mendatang.

Gobel Usul Dirikan Sekolah Persahabatan Indonesia-Uzbekistan

Gobel mengatakan, majunya suatu negara bukan ditentukan seberapa banyak kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki.

Parpol Peserta Pemilu 2019 akan Pakai Nomor Urut yang Sama

Penerapan nomor urut yang sama untuk partai politik peserta pemilu sebelumnya akan diatur melalui perppu terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

DPR Minta Bawaslu Harus Bisa Bedakan Politik Uang dan Uang Operasional

Dia kembali mengingatkan agar semua pihak, khususnya Bawaslu benar-benar paham soal perbedaan politik uang dengan uang transportasi tim.

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Hadiri Latihan Manuver Menembak Senjata Ranpur Terintegrasi

Selain menyaksikan Latihan tempur, dalam kesempatan tersebut Lodewijk juga memberikan pengarahan dan motivasi kepada seluruh pelaku dan penyelenggara

Legislator Apresiasi Kinerja Pemerintah Hadirkan Kepala Negara di KTT G20

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan kepala negara dan perwakilan kepala negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Bali.

RUU tentang Kesehatan Diharapkan Dapat Urai Permasalahan Hulu Hingga Hilir

Sondang Tiar Debora Tampubolon berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan dapat mengurai permasalahan kesehatan dari hulu hingga hilir.

RDP Komisi II DPR Terima 8 Laporan Bukti Kasus Perampasan Tanah

PIMPINAN Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja dan meminta para korban mafia tanah melengkapi warkah atau data asal usul kepemilikan awal tanah.

Puan Bertemu PM Kanada dan Pendiri Bursa Mata Uang Kripto di B20 Summit

Puan pun berkesempatan bertemu dengan eksekutif pendiri bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Changpeng Zhao.

24 Organisasi Profesi Kesehatan Jabar Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Pengambilan keputusan mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law disebut hanya dilakukan sepihak saja. Padahal perlu sinergitas bersama stakrholder terkait

Banyaknya Kasus, Komisi II DPR Segera Bentuk Panja Konflik Pertanahan

Pembentukan Panja ini dinilai penting, menyusul banyaknya pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan menyangkut pertanahan.

Jokowi Bakal Tunjuk Panglima TNI Baru Akhir 2022 Gantikan Jenderal Andika Perkasa

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pemilihan Panglima TNI itu dilakukan sebelum Pemilu 2024. 

Junimart Tagih Transparansi Kasus Penyerangan RS Bandung di Medan

"Penahanan yang dilakukan kepada para tersangka itu hanya sanksi normatif, bukan sanksi etik hukum dari Internal Polri."

DPR Akui Tidak Bisa Tampung Semua Aspirasi Publik soal Revisi KUHP

Dia mengakui banyak aspirasi yang dinilai bagus. Namun, masukkan itu belum bisa diakomodasi.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia