Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan dapat mengurai permasalahan kesehatan dari hulu hingga hilir.
Sebab, menurut Sondang, sistem kesehatan nantinya juga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sondang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) dan Ketua Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan.
"Sistem kesehatan ini jangan hanya mengurus orang-orang yang sakit. Kita harus (berpikir) bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Sondang di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/11).
Lebih lanjut, poltiikus Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai selama ini pola pikir tentang kesehatan hanya berkutat pada bagaimana mencetak dokter-dokter untuk mengurus masyarakat yang sakit.
Tetapi, belum fokus untuk mencetak dokter dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Padahal hal tersebut merupakan faktor penting untuk menunjang kehidupan masyarakat yang sehat.
Baca juga: 24 Organisasi Profesi Kesehatan Jabar Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law
"Bagaimana meningkatkan hak umur harapan hidup masyarakat Indonesia, itu harusnya targetnya, bukan mengurusi orang sakit. Terlebih lagi sekarang ada fenomena bahwa kesehatan itu menjadi sebuah industri yang dikomersialisasi. Ini kan sangat berbahaya sekali, bagaimana sebuah kesehatan, farmasi itu menjadi komersil dan menjadi sulit untuk dicapai dan harganya mahal," imbuhnya.
Selain itu, Legislator Dapil DKI Jakarta I ini mengungkapkan bahwa Jakarta memiliki rasio dokter yang lebih dari cukup jika dibanding dengan jumlah penduduknya.
Namun, meski memiliki rasio dokter yang lebih dari cukup, Jakarta masih mengalami berbagai permasalahan kesehatan seperti gizi buruk hingga stunting. Masyarakatnya pun juga masih mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan.
Untuk itu menurutnya, permasalahan kesehatan tidak hanya menyoal belum meratanya distribusi dokter di Indonesia tetapi juga permasalahan-permasalahan lain yang juga perlu dipecahkan bersama.
"Ternyata permasalahannya bukan hanya di distribusi jumlah tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, nurse, dan lain sebagainya. Ternyata apa sebenarnya permasalahan yang harus dipecahkan bersama-sama dalam rangka membentuk Undang-Undang Kesehatan," jelasnya. (RO/OL-09)
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
KOMISI IX DPR RI meminta Kemenkes mempercepat penerbitan aturan turunan UU Kesehatan terkait dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara.
Sikap ini sejalan dengan permintaan dari banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan nasional.
ATURAN turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan rampung pada akhir tahun ini.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan enam RUU dari daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023. Dalam pidato pelaporan di Paripurna DPR, Selasa (3/10).
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved