24 Organisasi Profesi Kesehatan Jabar Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

SEBANYAK 24 organisasi profesi kesehatan di Jawa Barat meminta DPR RI membatalkan RUU Kesehatan Omnibus Law untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat dr. Eka Mulyana mengatakan pengambilan keputusan mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law hanya dilakukan sepihak saja. Padahal, menurutnya, diperlukan sinergitas bersama stakeholder terkait untuk membahas hal ini.

“Negara menjadi aktor utama, namun pemerintah memerlukan aktor lain dan stakeholder lain, yaitu masyarakat dan ahli profesi. Situasi pandemi telah memberikan pelajaran permasalahan kesehatan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Sinergi dan kerja sama diperlukan untuk memperbaiki sistem kesehatan saat ini,” kata Eka kepada wartawan usai menyampaikan sikap organisasi profesi di PPNI, Bandung, Senin (14/11).

Eka juga menjabarkan penerapan RUU Kesehatan Omnibus Law nantinya akan mengancam keberadaan dari 9 UU kesehatan dan organisasi profesi yang ada saat ini. Menurutnya, hal itu akan berimbas pada masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.

“Ada beberapa pasal di RUU omnibus law ini yang menjadi perhatian kami. Misalnya, ada 450 pasal di omnibus law yang salah satunya, pada pasal 455, dinyatakan tertulis bila UU ini berlaku, maka ada 9 UU terkait kesehatan yang selama ini ada akan dicabut dan tidak berlaku lagi,” ungkapnya.

“Yang dicabut, UU kesehatan itu sendiri, UU Rumah sakit, UU tenaga kesehatan, UU praktik kedokteran, UU keperawatan, UU kebidanan, UU wabah, UU karantina, dan lain-lain,” imbuhnya.

Baca juga: Organisasi Profesi Kesehatan di NTB Tolak RUU Kesehatan (Omnibus Law)

Eka menambahkan, RUU Kesehatan Omnibus Law nantinya akan membuat Surat Tanda Registrasi (STR) yang dibutuhkan oleh ahli kesehatan untuk melakukan praktik tidak lagi perlu diperpanjang.

“Dalam RUU kesehatan ini, tidak berjangka waktu namun berlaku seumur hidup. Padahal STR ini menjalankan kompetisi. Bayangkan tenaga kesehatan yang sudah lama tidak berhadapan dengan masyarakat, namun STR-nya tetap berjalan,” tuturnya.

Eka berharap DPR tidak akan melanjutkan RUU Kesehatan Omnibus Law ke dalam Prolegnas. Namun, dapat diganti dengan UU dari pemerintah dan kementerian terkait.

“Kalau ada perbaikan, bukan UU yang dihapus, namun lebih baik ada peraturan dari pemerintah atau Menkes. Kemudian kebijakan bisa diperbaiki bukan UU-nya yang dihapus,” pungkasnya.(OL-5)