Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Bantuan sosial (bansos) yang terus disalurkan pemerintah merupakan upaya untuk menaikkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Muhammadiyah menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang secara terang-terangan menyatakan presiden boleh mendukung salah satu pasangan calon bahkan hingga berkampanye.
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah bantuan yang berasal dari pemerintah, melainkan dari negara.
Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Hal tersebut melanggar peraturan yang ada.
Agus Pambagio menyebut bahwa pemberian bantuan pangan dari Bulog kepada 1/3 masyarakat Indonesia mengandung unsur politik.
Harga kebutuhan pokok di berbagai daerah Jawa Tengah (Jateng) kembali naik pascapemberian bantuan sosial (bansos).
Seperti diketahui Jawa Tengah merupakan salah satu kantong suara Pemilu 2024,
Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) meminta DPR RI memanggil menteri-menteri yang ikut terlibat dalam pembagian bantuan sosial (bansos).
Mensos Risma dinilai perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Sebab, Risma dinilai tak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.
Kubu Anies-Cak Imin menekankan agar tidak membohongi masyarakat dengan menarasikan bansos berasal dari Presiden Jokowi padahal sebenarnya dari negara.
Timnas Amin diminta segera melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal politisasi bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.
PAKAR ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi menilai pelanggaran pemilu khususnya ketidaknetralan ASN dan politisasi bantuan sosial (bansos)
TIM pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendukung penuh langkah Timnas AMIN yang siap memperkarakan dugaan politisasi bantuan sosial dalam pemilu.
“Menjelang tahapan krusial pemungutan suara, terjadi beberapa praktik kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi,” kata Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi.
TIMNAS Amin pastikan keberlanjtuan program bansos
Bantuan sosial (bansos) merupakan program negara yang anggarannya berasal dari APBN sehingga tidak berkaitan dengan pemilu. Pemerintah wajib berikan, rakyat jangan mau dipolitisasi
Isu politisasi bantuan sosial (bansos), Bulog respons pihaknya hanya mengerjakan sesuai arahan pemerintah yaitu sebagai pihak pelaksana dan penyalur.
Pemberian bantuan sosial (bansos) tidak boleh digulirkan untuk selamanya.
Pada penyaluran tersebut para penerima bansos atau biasa disebut keluarga penerima manfaat (KPM) merasa sangat terbantu karena Kantor Pos memudahkan pencairan bantuan.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak akan dihapuskan jika ia terpilih menjadi presiden.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved