Program Sembako Murah Dipersoalkan di MK, Heru Budi: Ini Bukan Bansos

PENJABAT (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan program Sembako Murah bukan bagian dari bantuan sosial (bansos). Pernyataan Heru Budi tersebut keluar setelah program sembako murah mulai dipersoalkan dalam sidang di sidang Sengketa PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Heru memastikan program tersebut terus digulirkan di sejumlah kelurahan.

"Hari kedua atau ketiga setelah libur panjang lebaran kita adakan lagi Sembako Murah. Ini bukan bansos ya," ujar Heru saat meninjau program Sembako Murah di Kantor Lurah Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, 6 April 2024.

Baca juga : Jokowi Sering Bagi Bansos di Jateng, Ini Kata Muhadjir Effendy

Heru menjelaskan hari ini menjadi waktu pelaksanaan terakhir pelaksanaan Sembako Murah. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 1.500 paket sembako disediakan oleh BUMD Perumda Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya.

"Hari ini menjelang Lebaran, kita laksanakan Sembako Murah sejak pagi. Ini pelaksanaan Sembako Murah di hari terakhir sebelum masyarakat libur panjang," jelasnya.

Diketahui, Sembako Murah merupakan program Pemprov DKI Jakarta yang telah digelar sejak Januari 2024. Program ini digelar di beberapa kelurahan.

Baca juga : KPU Pastikan Sengketa PHPU Pilpres di MK Tidak Ganggu Tahapan Pilkada Serentak 2024

Pasar murah ini menyediakan paket sembako berisi beras, minyak, gula dan terigu yang dijual kepada warga seharga Rp100.000.

Belakang program Pj Heru Budi ini dipersoalkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menunjukkan bukti berupa foto Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang membagikan sembako murah.

Sembako dibagikan dengan kantong berwarna biru muda. Hal ini identik dengan warna biru muda khas Prabowo-Gibran.

(Z-9)