Ketidaktegasan Bawaslu di Pilpres bakal Berpengaruh pada Pelaksanaan Pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diingatkan untuk memperbaiki kinerja saat melakukan pengawasan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Kasus penyalahgunaan wewenang pemerintah pada pemilu presiden lalu dinilai juga akan banyak ditemukan saat proses tahapan pilkada.

Hal itu disampaikan pengamat otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, Senin (8/4). Menurutnya, kurang tegasnya Bawaslu pada pilpres 2024 bisa berdampak ke pilkada serentak yang dijadwalkan pada November 2024.

"Efek penyalahgunaan wewenang pemerintah pusat bisa menular ke pilkada nanti. Bagi-bagi bansos misalnya semakin masif di daerah oleh petahana. Mereka menganggap hukumannya tidak ada seperti saat Pilpres," kata Djohermansyah.

Baca juga : Putusan MK Diharapkan Menembus Batas Formalitas Sengketa Pilpres

Tak hanya itu, kasus yang sering ditemukan saat pilkada ialah pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan calon tertentu.

Sejumlah kepala daerah juga diketahui melakukan mutasi pejabat meskipun dibatalkan karena melewati tenggat enam bulan sebelum pelaksanaan pilkada.

Cara-cara seperti itu, kata Djohermansyah, jadi upaya calon tertentu untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.

Menurutnya, pengerahan pejabat daerah memberikan pengaruh besar kepada masyarakat dalam menentukan pilihan. Apalagi, pejabat di daerah yang memiliki posisi penting akan bisa mendongkrak suara calon tertentu yang didukung saat pilkada nanti.

"Ketika kasus temuan di pilpres tidak ditangani dengan baik, ini menjadi persoalan serius saat pilkada nanti. Untuk itu Bawaslu harus berbenah dan kembali dapat kepercayaan publik," kata mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu. (Z-11)