Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menyoroti substansi penjelasan saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saksi ahli yang dihadirkan tidak ada yang membahas soal bantuan sosial (bansos).
"Tidak ada satupun ahli yang dihadirkan 02 yang meng-counter ahli kami yang berkaitan dengan bansos," kata anggota tim kuasa hukum Amin, Bambang Widjojanto, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2024.
Bambang mengatakan polemik soal bansos sudah disampaikan ahli yang dihadirkan kubunya. Tiga ahli itu mengonfirmasi bansos memiliki dampak besar terhadap elektoral Prabowo-Gibran.
Baca juga : Gerindra Heran Keterlibatan Jokowi di Pilpres Diungkit dalam Sidang MK
"Ada tiga poin untuk menjelaskan hal tersebut," papar dia.
Bambang menyebut hal pertama ialah adanya perbedaan anggaran bansos pada Januari 2023 dengan Januari 2024. Dana yang dialokasikan melonjak hingga 400 persen.
"Januari 2023 Rp3 triliun tapi Januari 2024 hampir Rp12 triliun," ujar dia.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
Hal kedua, yakni impor beras dengan dalih efek El Nino. Pemerintah mengimpor tiga juta ton padahal kebutuhan dalam negeri hanya 600 ribu ton.
"Berdasarkan ahli kami, Faisal Basri, saat itu harga beras tertinggi di Indonesia di atas Rp20 ribu (per kilogram)," jelas Bambang.
Bambang menuturkan hal ketiga ialah kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah. Lawatan Jokowi diduga berkaitan dengan bansos dan konsolidasi penjabat kepala daerah. (Z-7)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Anies Baswedan kecam serangan ke basis pasukan perdamaian PBB yang menewaskan prajurit Indonesia dan mendesak dunia bertindak tegas.
PENGAMAT Komunikasi Politik menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas bukan sekadar halalbihalal biasa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved