Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMJEN Pol (Purn) Budi Waseso atau Buwas membantah pencopotannya sebagai Kepala Bulog karena menolak pendistribusian bantuan sosial (bansos). Isu pencopotan ini beredar dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya ga pernah menolak bansos justru bansos itu kan programnya Pak Presiden (Jokowi)," ujar Buwas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, (5/4).
Buwas menegaskan beras yang ada di Bulog merupakan milik pemerintah. Sehingga Bulog tidak bisa menolak jika ada instruksi dari pemerintah.
Baca juga : Naiknya Harga Beras sudah di Luar Nalar
"Jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan berasnya bulog, saya hanya tugasnya menyalurkan," jelasnya.
Terkait pencopotannya oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Buwas menegaskan hal yang biasa. Sebab, masa tugasnya sudah mencapai lima tahun.
"Amanah tugas kalau waktunya sudah selesai kalau pimpinan siapapun mengatakan ganti ya diganti ya ga ada masalah," bebernya.
Baca juga : Jelang Ramadhan, Bulog Amankan Stok Beras di Wilayah Bandung Raya dan Sumedang
Sebelumnya, anggota Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menanyakan tentang pergantian Kepala Bulog Budi Waseso. Hal tersebut ditanyakan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Arief mencecar soal pergantian Budi Waseso kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
"Kita mengenal lembaga, ada menteri sosial, kemudian ada kaitannya dengan kepala badan pangan nasional, kemudian ada kepala Bulog, pada saat-saat kritis, saya baca di media, kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa yang melatarbelakangi? Saya mau tanya," ujar Arief di ruang sidang, Jumat 5 April 2024. (Z-8)
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga (mark up) beras impor Vietnam.
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Indramayu sudah mencapai sekitar 40 ribu ton setara beras
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved