Ekonom Sebut Gudang Penuh Bukan Berarti Swasembada Beras

EKONOM Konstitusi, Defiyan Cori, mengkritik keras pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang menganalogikan penuhnya gudang Bulog sebagai bukti tercapainya swasembada beras. Menurut Defiyan, klaim tersebut tidak memiliki dasar logika ekonomi dan sejarah yang kuat.

Kritik ini merespons aksi Mentan Amran yang mengajak sejumlah pengamat politik dan aktivis mahasiswa meninjau gudang beras Bulog pada Kamis (23/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mentan mengeklaim persediaan beras nasional berlimpah hingga lebih dari 5 juta ton dan membandingkannya dengan capaian era Orde Baru.

"Pernyataan Mentan Amran Sulaiman itu sangat ahistoris. Saat Orde Baru, Indonesia butuh waktu 15 tahun untuk mencapai swasembada dengan jumlah penduduk 147,5 juta jiwa," ujar Defiyan melalui keterangannya, Sabtu (25/4/2026).

Baca juga : Tantangan Ekonomi Beras 2026

Defiyan menyoroti klaim Mentan yang seolah-olah berhasil mencapai swasembada hanya dalam kurun waktu sekitar satu tahun. Ia menilai perbandingan tersebut tidak setara jika melihat lonjakan jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 281,6 juta jiwa per Juni 2024.

Ia mempertanyakan kecepatan pencapaian swasembada tersebut dan mendesak adanya transparansi mengenai asal-usul beras yang memenuhi gudang-gudang pemerintah saat ini.

Defiyan menekankan bahwa status swasembada hanya bisa diakui secara objektif jika secara faktual tidak ada lagi impor beras yang dilakukan oleh BUMN PT Badan Urusan Logistik (Bulog).

Penuhnya stok di gudang, menurutnya, belum tentu mencerminkan produktivitas lahan pertanian dalam negeri yang meningkat secara mandiri, melainkan bisa jadi merupakan akumulasi dari pengadaan luar negeri pada periode sebelumnya.

"Yang patut diteliti lebih lanjut justru logika pencapaian swasembada beras yang sangat cepat. Benarkah hasil produksi di dalam negeri semua atau ada yang berasal dari impor tahun sebelumnya, yaitu 2022, 2023, dan 2024?" tegasnya. (H-2)