Berita Terbaru Bansos Hari Ini

Politisasi Bansos sebagai Petitum Sengketa Pilpres 2024

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 sebagai pemohon sebelumnya telah mendaftarkan petitum mereka ke MK.

Para Menteri Terkait Perlu Dihadirkan sebagai Saksi dalam Persidangan PHPU Pilpres di MK

PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai beberapa menteri terkait dapat dihadirkan untuk menjadi saksi di persidangan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bansos Tak Langgar Netralitas, Pakar: Bawaslu Support System Kecurangan Pemilu

KETUA Bawaslu Rachmat Bagja mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) di masa pemilu tidak melanggar netralitas presiden.

TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Kerdilkan Peran MK Hanya untuk Adili Selisih Suara

PERAN Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) jangan dikerdilkan hanya untuk mengadili selisih suara.

Pegawai Kemenkumham Salurkan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam di Kendari

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi kaum dhuafa dan yatim piatu yang menjadi korban bencana alam di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Di Sidang MK, Anies Soroti Intervensi Pemerintah, Bansos, dan Anwar Usman

Anies Baswedan menyoroti adanya intervensi pemerintah dan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dalam tahapan pemilu 2024.

J Trust Bank Salurkan Bantuan kepada Warga Kepulauan Seribu

J Trust Bank bekerja sama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kepulauan Seribu, menyalurkan bantuan sembako kepada warga di Kelurahan Pulau Panggang.

Hasto Sebut Pemilu Hasil Bansos Effect, Gerindra: Narasi Tanpa Bukti

WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut hasil pemilu bansos effect.

Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Senilai Rp3,47 Miliar kepada Warga Bontang

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), melalui program PKT Proaktif, menyalurkan bantuan sosial dan keagamaan bagi warga Bontang, Kalimantan Timur, senilai Rp3,47 Miliar.

Usulan Soal Pembuatan Perda Larangan Bagi-bagi Bansos Jelang Pilkada Dinilai Tidak Efektif

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat peraturan daerah untuk melarang bagi-bagi bansos jelang pilkada tidaklah efektif

Segera Gugat ke MK, Ganjar: Sudah Verifikasi Laporan dari Masyarakat

Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud akan segera mendaftarkan gugatan ke MK dalam dua hari ke depan.

KPK Sarankan Bansos Disetop 3 Bulan sebelum Pemilu, Perludem: Sangat Terlambat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah menyetop pemberian bantuan sosial selama 2-3 bulan sebelum pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.   

KPK Larang Bagi-bagi Bansos saat Pilkada, Perludem : Bagaimana Saat Pilpres Kemarin?

Jika imbauan larangan bag-bagi bansos baru dikeluarkan KPK saat pilkada, lantas bagi-bagi bansos saat pemilu bukan bentuk penyalahgunaan anggaran negara.

NasDem: KPK Seharusnya Cegah Pelanggaran Bansos Sejak Awal

POLITISI NasDem, Irma Suryani Chaniago, KPK seharusnya cegah potensi pelanggaran bantuan sosial (bansos) karenasangat berpengaruh terhadap hasil pemilu.

TPN: Pernyataan KPK Makin Membenarkan Ada Kecurangan Pemilu dengan Penggunaan Bansos

Jubir TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, menilai pernyataan KPK semakin membenarkan adanya kecurangan pemilu dengan penggunaan bansos.

TPN Sayangkan Sikap KPK Terkait Bansos

Jubir TPN Ganjar-Mahfud MD Chico Hakim menilai penghentian bansos imbauan KPK kurang tepat lantaran masih banyak masyarakat hidupnya bergantung dengan bansos dari pemerintah.

KPK Sebut Masyarakat Pilih Calon Tertentu karena Bansos

Diharapkan ada perda atau apa pun nanti yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada.

KPK Sarankan Bansos Disetop 3 Bulan sebelum Pilkada

KPK menyarakan pemerintah menyetop pemberian bantuan sosial selama 2-3 bulan sebelum pencoblosan Pilkada tahun ini.

Ketua Banggar: Pemerintah Harus Pastikan Ketersediaan Bahan Pangan saat Ramadan

Masih tingginya beberapa harga bahan kebutuhan pokok rakyat harus menjadi perhatian pemerintahan. Ini termasuk bahan pangan yang ditopang dari suplai impor.

Program KJMU Dievaluasi, Mahasiswa Harus Berani Sanggah jika Memang Layak Dapat Bantuan

MAHASISWA penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) harus menjalani verifikasi dan validasi ulang data setiap enam bulan sekali. Mereka perlu bertanggung jawab atas bantuan tersebut

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia