Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANTUAN sosial sesungguhnya adalah program yang menjadi hak dan dibutuhkan masyarakat miskin ketika mereka menghadapi tekanan kebutuhan hidup.
DIREKTUR Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan maraknya aksi politisasi bansos oleh elite politik tidak memiliki etika.
PENELITI Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) seharusnya tidak boleh dilekatkan dengan citra diri politikus. Bansos merupakan kewajiban negara
CAPRES-cawapres nomor urut tiga mendukung penuh program bantuan sosial (bansos) pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan, sebab hal itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR
Pertama kandidat yang didukung pemerintah mendapat limpahan sumber daya besar. Kedua dengan bantuan sosial kampanye menjadi sangat konkrit di masyarakat.
PENELITI Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengatakan bantuan sosial (bansos) rawan dipolitisasi.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi tudingan yang dilemparkan kepada dirinya soal politisasi bantuan sosial atau bansos.
Istana menekankan bahwa anggaran untuk bansos telah disetujui bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
KOMISI VI DPR akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk meminta penjelasan terkait dengan pembagian bantuan sosial
Menurut Moeldoko, bansos sudah diberikan pada masyarakat sebelum putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Peniadaan penyaluran bansos jelang pemilu rugikan masyarakat yang membutuhkan
Kepala KSP Moeldoko pastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos),
PENGAMAT politik dari Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengemukakan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 rentan disalahgunakan.
Pernyataan Zulkifli Hasan soal bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut Timnas Amin sebagai pernyataan yang menyesatkan.
Rendahnya efektivitas bansos di Inodonesia menurut Bhima juga berkaitan dengan pendataan yang tidak akurat dan tumpang tindih. DTKS belum banyak update, padahal kemiskinan sifatnya dinamis.
Beberapa di adalah antaranya program sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak kepada 18,8 juta KPM dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta KPM.
Untuk saat ini, politisasi bansos tentu menguntungkan kubu Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.
Program penyaluran bansos akan diteruskan. Akan tetapi, akan ditata kembali data para penerima, sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved