Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Politisasi Bansos sebagai Petitum Sengketa Pilpres 2024

Hamdani Akademisi Departemen Akuntansi FEB Universitas Andalas, Pakar keuangan negara dan daerah
01/4/2024 05:10
Politisasi Bansos sebagai Petitum Sengketa Pilpres 2024
Ilustrasi MI(Seno)

SIDANG perdana sengketa hasil Pilpres 2024 mulai digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Maret 2024, seusai KPU mengumumkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI 2024-2029. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 sebagai pemohon sebelumnya telah mendaftarkan petitum mereka ke MK.

Jalan konstitusi sengketa hasil pilpres yang memberikan rasa keadilan bagi pemohon dan termohon dapat menyehatkan iklim demokrasi dan menghasilkan legitimasi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengingat keputusan MK juga memberikan legitimasi pada presiden dan capres terpilih, seyogianya pemenang pilpres hendaknya tidak reaktif terhadap para pemohon tersebut.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8222



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya