NEWSTICKER

Berita Terbaru Apbd Hari Ini

Anies Ingin Perda Dana Cadangan Segera Dicabut
14/9/2020 17:40
Mengingat, Pemprov DKI tengah mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak untuk penanganan covid-19. Sehingga perlu ada solusi sumber pendapatan daerah.
Dinilai tepat Sasaran, DPRD Teluk Bintuni Terima LKPJ APBD 2019
11/9/2020 21:02
LKPJ yang dibacakan oleh Bupati Petur Kasihiw itu memaparkan program serta penyaluran dan penggunaan APBD Teluk Bintuni sepanjang tahun 2019
Dana Cadangan DKI untuk Pandemi
10/9/2020 03:10
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengajukan pencabutan Perda No 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah.
Pertanggungjawaban APBD 2019 tidak Transparan
08/9/2020 03:20
Empat fraksi yang melakukan walk out ialah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi NasDem, dan Fraksi Golkar.
Perda P2APBD Disahkan, Ketua DPRD DKI Sayangkan Walkout 4 Fraksi
08/9/2020 01:36
Menurut Pras P2APBD harus ditetapkan menjadi perda, agar DPRD dapat segera membahas APBD perubahan.
Akhirnya Perda P2APBD 2019 Disahkan
07/9/2020 16:25
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2019 sempat dinilai tidak transparansi, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran.
Jangan Biarkan Modus Simpan APBD
04/9/2020 05:18
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa menyelisiknya melalui pemeriksaan administratif.
Tangkap Oknum Pemda yang Simpan APBD demi Bunga
03/9/2020 17:06
Ketika memang benar ada oknum pemda (menyimpan APBD) yang bertujuan mendapatkan fee, ini sudah merupakan penyalahgunaan wewenang yang menjadi otoritas koruptif.
Mendagri: Ada Pemda Tahan Anggaran Belanja Demi Bunga Bank
03/9/2020 16:27
Modus itu membuat anggaran daerah gagal terserap dan ekonomi daerah tersendat.
PSI : LPJ APBD DKI 2019 Tidak Tuntas dan Kurang Mendalam
02/9/2020 20:06
Contoh berikutnya adalah anggaran penanganan banjir. Di era Gubernur Anies Baswedan, pelaksanaan normalisasi sungai mandek. Sementara bencana banjir terus mengancam Ibukota.
Dorong Konsumsi, Segerakan Belanja
02/9/2020 02:58
Anggaran program PEN 2021 lebih kecil daripada anggaran PEN 2020 karena perekonomian nasional diasumsikan mulai membaik secara bertahap.
Realisasi APBD Baru 44%, Presiden: Percepat Belanja
01/9/2020 14:26
Kepala Negara mengingatkan bahwa realisasi APBD harus jadi konsentrasi harian. Dia juga meminta kepala daerah untuk mempercepat serapan belanja untuk meningkatkan daya beli dan ekonomi.
Pembahasan APBD-P DKI Jakarta Digelar September
31/8/2020 05:35
DPRD DKI Jakarta bakal menggelar rapat pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2020 pada September mendatang.
Pengamat: Butuh Kemauan Politik DPRD untuk Bangun Trotoar
27/8/2020 17:10
Ahli perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyebut pemerintah daerah harus didukung kemauan politik legislatif agar bisa konsisten membangun trotoar.
Anggran Belanja Tidak Terduga Padang Melejit Jadi Rp172 Miliar
24/8/2020 14:35
ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2020 dari alokasi belanja tidak terduga mengalami lonjakan fantastis.
APBD Perubahan 2020 Tanjungpinang Turun Rp39,37 miliar
21/8/2020 07:30
Proyeksi pendapatan APBD Kota Tanjungpinang yaitu dari semula Rp150,42 miliar menjadi Rp119,95 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp30,46 miliar atau 20,25 persen.
KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp10,4 Triliun Di Semester I 2020
18/8/2020 17:32
Jumlah itu didapatkan dari supervisi KPK dalam meningkatkan penagihan piutang daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), penertiban aset, dan sertifikasi lahan.
Mendagri Evaluasi Berkala Realisasi APBD 2020
13/8/2020 04:03
Daerah perlu untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja di antaranya dengan mengintensifkan dan mengekstensifi kasi sumber-sumber pendapatan yang ada.
Kemendagri Terbitkan Instruksi Percepat Realisasi Anggaran Daerah
12/8/2020 19:00
Memasuki semeser kedua tahun ini, Kemendagri mencatat ada 39 kabupaten/kota yang belanjanya diatas rata-rata nasional atau 47,46%.
DPRD Bali Minta Gubernur Transparan Dana Stimulus Untuk UKM
12/8/2020 06:40
Bantuan stimulus usaha yang digulirkan oleh Pemprov Bali dicurigai tidak tepat sasaran karena hanya kelompok tertentu yang menerima. Ha itu diungkapkan sejumlah fraksi DPRD Bali dalam rapat.