Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon segera bangun shelter Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebab mata anggaran tersebut tidak alami penyesuaian (refocusing) alias dipangkas pada APBD 2021.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon, Syahroni, mengakui sejumlah anggaran pada dinas yang dipimpinnya mendapatkan penyesuaian (refocusing) pada tahun anggaran 2021 ini.
"Tapi program pembangunan shelter PMK lolos dari refocusing," ungkap Syahroni, Jumat (5/2). Untuk itu, shelter yang nantinya dikhususkan untuk tempat singgah sementara masyarakat penyandang masalah sosial tersebut segera akan dibangun dengan dana sebesar Rp900 juta.
Untuk pembangunan shelter tersebut, lanjut Syahroni, tetap harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Mulai dari persyaratan administrasi serta berbagai persyaratan lainnya. "Shelter ini akan dibangun dari nol," ungkap Syahroni. Lokasinya di belakang gedung Korpri atau di seberang gedung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon.
Sementara itu Sekretaris DSPPPA Kota Cirebon, Tris Prayudi, bersyukur karena dalam waktu dekat Kota Cirebon segera memiliki shelter PMKS. "Shelter ini sangat dibutuhkan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial," ungkap Tris.
Saat ada seseorang yang berstatus PMKS, maka mereka memerlukan tempat hingga nantinya akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Dalam setahun, jelas Tris, ada ratusan penyandang PMKS di Kota Cirebon. "Jadi tidak memungkinkan mereka ditampung di kantor," ungkapnya.
Mereka yang termasuk dalam PMKS diantaranya gelandangan, orang telantar dan anak jalanan. "Terakhir kami menangani orang telantar dari Bekasi. Ditempatkan di ruang konsultasi dan ini kurang representative," ungkap Tris.
Shelter tersebut nantinya juga dilengkap dengan ruang konseling dengan adanya pendampingan dari pekerja sosial maupun psikolog. (OL-13)
Unjuk rasa dilakukan kantor cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah X Jawa Barat,
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Tahapan coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih sudah dimulai sejak 24 Juni 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan hitung ulang di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan PSU di TPS 62 Pegambiran di Kota Cirebon
Sebanyak 9 sungai saat ini sudah dinormalisasi dan 7 lainnya menyusul
Sampai akhir pekan lalu, penyerapan beras oleh Bulog Cirebon sudah mencapai 65 ribu ton setara beras. Jumlah ini sudah melebihi target 41 ribu ton tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved