Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat akhirnya menetapkan APBD Papua Barat Tahun anggaran 2021 sebesar Rp8,8 Triliun, Kamis (18/2).
Setelah melalui proses dengar pendapat antara pemerintah daerah dan komisi-komisi DPR Papua Barat untuk menempatkan kepentingan rakyat lebih dominan dalam program pembangunan daerah itu, akhirnya dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua Barat tahun 2021 disahkan.
DPRD Provinsi Papua Barat (DPR-PB) mensahkan dokumen pembangunan itu setelah gabungan fraksi dewan menyampaikan pendapat akhirnya, kemudian pimpinan pimpinan rapat paripurna kelima, masa sidang kesatu tahun 2021 meminta persetujun dari para wakil rakyat.
Ketika para wakil rakyat setuju untuk Raperda disahkan menjadi APBD Papua Barat tahun 2021 maka pimpinan rapat paripurna mengetuk palu sebagai tanda pengesahan dokumen negara tersebut.
Selanjutnya ditandatangani oleh pimpinan lembaga legislatif dan eksekutif kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen APBD 2021 dari Ketua Dewan Orgenes Wonggor kepada Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dalam rapat paripurna yang berlangsung di salah satu hotel Manokwari, Kamis, (18/2) .
Dalam keputusan DPR Papua Barat menjelaskan struktur APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 8.824.967.136.608.00 terdiri dari, pendapatan daerah
sebesar 6.830.068.181.373,00 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp412.577.256.373,00, pendapatan Rp 6.417.490.925.000.0.
Belanja sebesar Rp 7.827.517.657.980,00 terdiri dari belanja operasi Rp3.219.940.543.621,00 kemudian belanja modal Rp 2.348.266.644.148,00 belanja
tidak terduga Rp 158.659.452.009,00 dan belanja transfer sebesar Rp2.100.651.045.202,00, sedangkan total surplus/ defisit sebesar Rp
997.449.476.607,00.
Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 997.449.478.628.00, sementara sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp927.449.478.628,00, jumlah pengeluaran pembiyaan Rp 0. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp 2.021.00.(OL-13)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved