Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENYERAPAN APBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2020 mencapai 93%. Bagi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Sukabumi, penyerapan anggaran di atas 92% dinilai sangat baik di tengah terjadinya refokusing dampak pandemi covid-19.
"Tingkat penyerapan yang mencapai 93% mengindikasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat baik. Kami patut mengapresiasi karena masih terjadi refokusing anggaran," kata Ketua Pansus LKPj 2020 DPRD Kota Sukabumi, Dani Ramdhani, Rabu (28/4).
Baca juga: Pemkab Banyumas Refocusing Anggaran untuk Covid-19 Rp153 Miliar
Penyerapan anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi salah satu prioritas panitia khusus. Pasalnya, dikhawatirkan terjadinya refokusing anggaran akan menyebabkan melemahnya penyerapan.
"Hampir semua SKPD rata-rata tingkat penyerapan anggarannya kisaran 93%. Bahkan ada yang mencapai 94%," jelas Dani.
Saat ini, kata Dani, hampir semua SKPD membutuhkan lebih banyak anggaran dari yang sudah ditetapkan. Kondisi itu akibat tingginya kebutuhan anggaran akibat terjadinya peralihan anggaran untuk penanganan covid-19.
"Memang cukup dilematis. Di satu sisi harus dilakukan refokusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Tapi di sisi lain, sebagian besar kegiatan dinas ada yang dipangkas. Sedangkan kebutuhan di lapangan cukup banyak yang harus dikerjakan," terangnya.
Baca juga: Akibat Gempa, Dua Rumah di Sukabumi Ambruk
Sampai saat ini, tutur Dani, pembahasan LKPj dengan semua SKPD masih berlangsung. Pansus LKPj menargetkan pembahasan kelar pada 3 Mei 2021.
"Hari ini (Rabu) kami (pansus) akan melakukan pembahasan pembulatan hasil pansus yang nanti akan disampaikan kepada Wali Kota melalui rapat paripurna pada 3 Mei," tegasnya.
Dani optimistia pansus bisa menyelesaikan tugas sesuai target. Pasalnya, SKPD yang belum memberikan masukan atau penjelasan penggunaan anggaran tersisa sedikit lagi.
"SKPD yang belum bisa hadir akan dijadwalkan ulang pekan ini. Insya Allah semua sesuai target," tandasnya. (OL-3)
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Sebelum ambruk, kondisi bangunan ruang kelas di sekolah itu memang sudah rusak
Bersamaan naiknya harga sejumlah cabai dan bawang, terdapat juga komoditas yang harganya turun. Di antaranya tomat kecil dari Rp8 ribu menjadi Rp6 ribu per kg dan tomat besar dari Rp10 ribu
Akreditasi menunjukkan institusi itu memenuhi standar pendidikan yang tinggi. Minimal akreditasi yang baik suatu universitas adalah B atau lebih tinggi,
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
UNTUK mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran kegiatan Tahun 2023, Ditjen Bina Adwil menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas tahun ini.
ANGGOTA Komisi C DPRD DIY Widi Sutikno mengingatkan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun anggaran 2023 harus tepat sasaran
Diharapkan pemerintah daerah bisa mempercepat penyerapan anggaran 2022
GUBERNUR Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta kepala daerah kabupaten/kota di provinsinya mengoptimalkan penyerapan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved