Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR belum mendapatkan nama terkait pengganti ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan hingga kini belum ada pembahasan atau perbincangan tentang sosok yang akan menggantikan Firli.
"Belum ada dibahas di grup kami sekadar ngobrol-ngobrol kira-kira siapa nama juga belum ada. Karena memang kami sedang fokus di dapil semua," ujarnya, Jumat (29/12).
Dia mengatakan biasanya memang ada anggota DPR yang bisa berkomunikasi dengan pimpinan KPK untuk menanyakan hal tersebut. Namun hingga kini belum ada.
Baca juga : Presiden Jokowi akan Ajukan 2 Nama Pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
"Biasanya bisa ditanya ke pimpinan KPK siapa kira-kira. Tapi ini sepertinya tidak ada yang punya kedekatan"
Lebih lanjut karena waktu yang berdekatan dengan pemilu dan mayoritas anggota DPR fokus di daerah pilih maka kemungkinan pembahasan bisa dilakukan seusai pemilu 2024. Selain menjaga situasi tetap kondusif juga pembahasan di komisi dipastikan akan alot dan tarik menarik.
"Bisa saja ini dibahas setelah pemilu karena tentu untuk situasi tetap kondusif dan juga ini kan pasti akan alot pembahasannya karena di komisi terpecah karena tiga capres," ungkapnya.
Nantinya proses pemilihan pengganti Firli akan menggunakan mekanisme suara terbanyak dari kandidat yang sebelumnya dalam seleksi KPK tidak terpilih.
Dengan keluarnya Firli kini komisioner KPK tinggal empat orang, dan dipimpin oleh Ketua sementara Lembaga Antirasuah Nawawi Pomolango. Komposisi itu jelas tidak boleh dibiarkan lama. (Z-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved