Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntan mengkritik adanya kerumunan suporter klub sepak bola Persija, Jakmania. Gilbert menilai seharusnya Pemprov DKI melakukan imbauan tegas sejak awal agar kerumunan itu tidak terjadi.
“Kita anjurkan dievaluasi saja, barangkali jumlah mereka tidak sebanding dengan massa. Seharusnya Pemprov sejak awal sudah mengimbau agar kerumunan ini tidak terjadi,” kata Gilbert saat dihubungi, Senin (26/4).
Diketahui, Minggu (25/4) malam, sejumlah pendukung klub bola asal Jakarta melakukan konvoi di jalan, tepatnya di Jalan MH Thamrin ke arah Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat.
Baca juga: Polisi Selidiki Pelanggaran Prokes Pawai The Jakmania
Dari video yang beredar di media sosial, para pendukung itu terlihat banyak dan mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan, seperti tanpa jarak dan berkerumun serta banyak yang tidak menggunakan masker.
Gilbert juga menyarankan pendataan terhadap kelompok tersebut. Hal itu untuk melakukan pencegahan penularan covid-19. Ke depannya, Pemprov DKI juga diminta lebih antisipatif dalam merespons potensi kerumunan.
“Agar mereka mendata kelompok tersebut untuk pencegahan covid-19 menular dan lebih antisipatif bila ada potensi kerumunan,” pungkasnya.
Persija berhasil menjadi juara turnamen Piala Menpora 2021 usai mengalahkan Persib Bandung dengan skor agregat 4-1 setelah di laga leg kedua menang dengan skor 2-1. (OL-1)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved