Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Yudisial (KY) hari ini, Jumat (13/3), melakukan pemeriksaan terhadap Ketua nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan Wakil Ketua nonaktif PN Depok, Bambang Setyawan (BBG). Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan kasus suap sengketa lahan yang tengah diusut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai langkah KY tersebut merupakan wujud komitmen lintas lembaga dalam menjaga marwah peradilan di Indonesia dari praktik korupsi.
“Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan sistem peradilan yang bersih, berintegritas, dan mampu menjaga kepercayaan publik,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/3).
Penegakan Hukum dan Etik Beriringan
Budi menekankan bahwa pemeriksaan oleh KY memiliki korelasi kuat dengan upaya KPK dalam memberantasan korupsi di sektor hukum. Menurutnya, integritas hakim merupakan pilar utama yang harus dijaga melalui pengawasan ketat.
“Penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi penting berjalan beriringan dengan penegakan etik oleh lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim, sehingga integritas lembaga peradilan dapat terus dijaga,” tegas Budi.
Lebih lanjut, KPK memastikan koordinasi dengan KY dalam kasus sengketa lahan ini akan terus berlanjut. Kedua lembaga berkomitmen saling mendukung sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik dari sisi pidana maupun kode etik profesi.
“Ke depan, KPK tentu akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Komisi Yudisial dalam mendukung proses penanganan perkara yang sedang berjalan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor peradilan,” imbuh Budi.
Lima Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu:
Penanganan kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk membersihkan sektor peradilan dari intervensi pihak luar dalam perkara sengketa lahan. (Can/P-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Komisi Yudisial (KY) meloloskan 81 calon hakim ad hoc MA (HAM & Tipikor) ke tahap seleksi kualitas. Simak rincian latar belakang dan jadwal seleksinya.
Komisi Yudisial (KY) meloloskan 139 calon hakim agung ke tahap seleksi kualitas tahun 2026. Simak rincian komposisi kamar, latar belakang, dan jadwal seleksi.
KY menyatakan siap untuk memantau persidangan perkara dugaan penyelundupan 2 ton sabu yang mana seorang anak buah kapal atau ABK Kepri yang dituntut hukuman mati
Seluruh rangkaian hasil pemeriksaan akan dibawa ke forum tertinggi lembaga tersebut sebelum diambil keputusan final.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved