KPK Ungkap OTT Bupati Pekalongan Terkait Proyek Outsourcing

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan detail Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung dalam pengadaan tenaga alih daya (outsourcing) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa praktik dugaan korupsi ini tersebar di beberapa instansi daerah.

“Salah satunya terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi, ini diduga ada di beberapa dinas,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Baca juga : Bupati Pekalongan Kena OTT, KPK Segel Kantor Intansi Pemkab Pekalongan

Budi menjelaskan lebih lanjut bahwa penyidik menemukan adanya indikasi kuat pengondisian pemenang tender dalam pengadaan tenaga ahli daya tersebut.

“Sejumlah pengadaan yang dilakukan di dinas-dinas pada Pemkab Lamongan prosesnya diduga diatur atau dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang,” katanya.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.

Rentetan OTT KPK Sepanjang Tahun 2026

Kasus Bupati Pekalongan ini menambah panjang daftar operasi senyap yang dilakukan lembaga antirasuah sejak awal tahun 2026:

1. 9-10 Januari 2026: OTT perdana tahun ini menyasar delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara (periode 2021-2026).
2. 19 Januari 2026: Penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, atas dugaan pemerasan bermodus imbalan proyek, dana CSR, dan gratifikasi.
3. 19 Januari 2026: OTT terhadap Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
4. 4 Februari 2026: Operasi di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait proses restitusi pajak.
5. 4 Februari 2026: OTT terkait importasi barang tiruan (KW) yang melibatkan pejabat Bea Cukai, termasuk Rizal (Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagbar).
6. 5 Februari 2026: Kasus sengketa lahan di PN Depok. KPK menetapkan Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, hingga Dirut PT Karabha Digdaya sebagai tersangka.
7. 3 Maret 2026: Rangkaian OTT di Jawa Tengah yang menjaring Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang, beserta 13 orang lainnya yang diamankan di lokasi berbeda.