Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pekalongan. Selain membawa Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ke Jakarta, penyidik lembaga antirasuah tersebut juga memeriksa sejumlah pejabat setingkat kepala bagian dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia pada Selasa (3/2), suasana di Kantor Bupati Pekalongan terpantau mulai sepi. Meski demikian, aktivitas rutin pegawai masih terlihat, termasuk kehadiran Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman.
Deretan Mobil Dinas di Mapolres
Pemandangan mencolok terlihat di halaman Kantor Polres Pekalongan Kota. Sejumlah mobil dinas berplat merah milik Pemkab Pekalongan tampak terparkir sejak pagi. Kendaraan tersebut diduga merupakan tunggangan para pejabat yang tengah menjalani pemeriksaan, di antaranya:
Di dalam kendaraan tersebut, masih terlihat atribut kedinasan seperti tas, topi berlogo Kabupaten Pekalongan, hingga seragam dinas warna putih yang tergantung.
Kepala Seksi Humas Polres Pekalongan Kota, Iptu Purno Utomo, membenarkan adanya aktivitas penyidik KPK di markasnya.
"Betul ada ada pemeriksaan dari KPK terhadap sejumlah pegawai Pemkab Pekalongan, mereka diperiksa di aula dan posko yang berada di lantai 2 Polres," kata Iptu Purno Utomo.
Namun, pihak kepolisian menegaskan hanya memfasilitasi tempat. "Saya tidak tau siapa-siapa yang diperiksa," tambahnya, menekankan bahwa Polres hanya meminjamkan ruang dan melakukan pengamanan.
Respons Wakil Bupati
Di sisi lain, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman tetap berkantor seperti biasa. Ruang kerjanya diketahui tidak ikut disegel oleh tim penyidik. Saat dikonfirmasi mengenai OTT yang menjerat Bupati Fadia Arafiq, Sukirman mengaku belum mendapat laporan mendalam.
"Saya belum mengetahui, karena belum mendapatkan laporan tentang hal ini, sejak pagi masuk ke kantor," ujar politikus PKB tersebut.
Terkait titik mana saja yang menjadi sasaran penyegelan KPK di lingkungan Setda, Sukirman menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut. "Nanti saya cek dulu ya, saya belum tau," pungkasnya. (AS/P-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PENYELIDIKAN kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terus berlanjut.
Penyerahan SK Plt Bupati Pekalongan dari Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, diwarnai kericuhan. Pewarta dilarang meliput kegiatan.
KPK bantah klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tak paham aturan hukum karena latar belakang penyanyi dangdut.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved