Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengalihkan fokus pada penanganan kasus korupsi berskala besar (big fish). Ia menilai publik mulai jenuh dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar nilai kecil.
"Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara. Terkadang OTT dianggap 'kasus ecek-ecek' oleh publik karena nilai barang buktinya relatif kecil, misalnya di bawah Rp1 miliar," ujar Rudianto melalui keterangan tertulis, Jumat (30/1).
Mengembalikan Kepercayaan Publik
Menurut Rudianto, menjaga kepercayaan masyarakat adalah kunci utama efektivitas pemberantasan korupsi. Jika tren kepercayaan terhadap lembaga antirasuah tersebut menurun, ia menilai perlu ada evaluasi serius terhadap metode pemilihan perkara.
Rudianto juga memberikan catatan kritis agar KPK menghindari pola penanganan yang bersifat tebang pilih atau diskriminatif.
“Tentu kita mau KPK hari ini makin dicintai dan dipercaya masyarakat. Jika ada persepsi negatif, itu berarti ada pola penanganan yang harus diperbaiki,” tegas legislator asal Sulawesi Selatan tersebut.
Selaras Visi Pemerintah
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi musuh nomor satu bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski KPK telah berdiri selama dua dekade sejak 2002, ia memandang tantangan korupsi di Indonesia masih sangat kompleks.
Rudianto pun menyarankan KPK untuk memperkuat transparansi guna meminimalisir kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kita berharap KPK terus bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan benar-benar menjawab harapan publik sebagai pedang keadilan,” pungkas Rudianto. (Faj/P-2)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi usut tuntas kasus kekerasan 53 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta yang diduga tak berizin.
ANGGOT Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends memberikan catatan dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Perlindungan hukum RUU Perampasan Aset
Pengungkapan kasus ini bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan bagian penting dari upaya menyelamatkan masyarakat dari ancaman narkoba yang kian mengkhawatirkan
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa kasus dugaan pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di FH UI harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dukung sanksi tegas bagi mahasiswa FH UI pelaku pelecehan seksual verbal demi masa depan hukum Indonesia.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan bahwa Komisi III DPR RI bukanlah tempat untuk menguji proses hukum.
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved